Singkil (Antaranews Aceh) - Tujuh instansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil mulai menerapkan sistem elektronik kinierja (e- kinerja) tahap pertama dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kerja para pegawai negeri sipil di daerah itu.
"Pelaksanaan program e-kinerja dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama pada 2018 ini dilaksanakan oleh tujuh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)," kata Wakil Bupati Aceh Singkil Sazali kepada wartawan usai apel gabungan dan launching e-kinerja di Singkil, Senin.
Ketujuh SKPK itu, kata Sazali, Setdakab, Diskominfo, Bappeda, BKPSDM, Inspektorat, BPKKD, dan Sekertariat DPRK.
Sazali berharap pada tahap berikutnya dapat dilaksanakan secara menyeluruh bagi SKPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, agar proses perubahan kondisi Birokrasi yang mendasar, menuju suatu reformasi birokrasi secara komprehensif.
"Bagi SKPK yang belum masuk program e-kinerja, agar dapat bergabung setelah menyelesaikan semua prosedur dan di verifikasi tim," ujarnya.
"Aplikasi e-kinerja ini, dampaknya baik sekali. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kinerja baik, akan mendapatkan apresiasi yang baik melalui penambahan penghasilan atau disebut tunjangan kinerja," sebutnya.
Lanjutnya, bagi aparatur yang kinerjanya kurang baik/buruk, akan mendapatkan imbalan yang sesuai. Juga kedepannya akan diberikan rumusan pemberian penghargaan (reward).
"Kepada para ASN yang memiliki prestasi kerja jabatan nilai A berturut - turut selama tiga bulan sesuai dengan rekomendasi tim penilai. Begitu juga bagi ASN yang memiliki kinerja yang rendah akan diberikan sanksi," ujar dia.
Dikatakan, besaran tunjangan kinerja dibagi menjadi lima kategori, yakni kategori A, B, C, D dan E.
Kategori A, untuk eselon II-b tunjangannya sebesar Rp10.500.000, eselon III-a sebesar Rp7.800.000, eselon III-b Rp5.100.000, eselon IV-a Rp3.600.000 dan staf sebesar Rp1.500.000.
"Untuk itu, diharapkan bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Aceh Singkil, khususnya yang melaksanakan program e-kinerja, dapat memberikan output dan outcome pekerjaan yang nyata terhadap pemerintah dan masyarakat," katanya.
"Kita memiliki tugas yang besar untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja kita yang baik, dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan pengawasan kinerja, sehingga benar-benar berubah menjadi pemerintahan yang baik," ujarnya.
