Enam bulan tak gajian PPKBD ancam mogok

Singkil (Antaranews Aceh) - Puluhan Petugas Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) mendatangi kantor Bupati Aceh Singkil dan mengancam akan mogok kerja apabila honor selama enam bulan tahun 2017 belum dibayarkan oleh Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Kesejahteraan (BP2KS).

Petugas Lapangan KB Kecamatan Suro, Putra Mustika kepada wartawan Senin mengatakan puluhan mitra kerjanya mendatangi kantor Bupati Aceh Singkil ingin bertemu Bupati Dulmusrid atau yang mewakili untuk membicarakan masalah honor mereka yang belum dibayar.

"PPKBD meminta kepastian honornya untuk dibayarkan hari tu juga atau mogok kerja sembari membawa peralatan lengkap beserta ranselnya untuk ditumpuk di halaman kantor Bupati Aceh Singkil," kata Putra.

Putra menyebutkan honor mereka yang dianggarkan enam bulan di tahun 2017 dari 116 desa belum terbayarkan sama sekali.

"Padahal per orang dalam satu bulan Rp75 ribu. Bila dijumlah keseluruhan Rp52,2 juta," jelasnya.

PPKBD telah tiga kali mendatangi langsung BP2KS yang dipimpin Sumarni, untuk menuntut haknya. Terakhir, mendatangi Wakil Bupati Sazali, lalu menghubungi Sekertaris BP2KS, Ramadhan permasalahan honor itu.

"Sekertaris BP2KS berjanji seminggu akan dicairkan. Nyatanya sudah sebulan tak juga kunjung dicairkan untuk 116 PPKBD yang bertugas di desa," jelas Putra.

Putra mengharapkan kepada BP2KS honor PPKBD segera dibayarkan, jangan terulang lagi seperti ini, mereka bekerja di desa untuk memajukan program BKKBN dan Kesejahteraan Keluarga.

"Aksi ini dilakukan karena lunturnya kepercayaan kepada instansi terkait, sehingga sampai-sampai tidak berharap lagi honor kerja dibayarkan dan mengembalikan peralatan kerja yang lengkap dengan ransel untuk ditumpuk di halaman kantor Bupati," jelasnya.

Selang beberapa jam aksi penumpukan peralatan PPKBD, pertemuan pun berlanjut yang ditanggapi oleh Asisten III Yusfa Hanum, Asisten I Muhammad Ichsan, pihak BP2KS dan diputuskan dibayar saat itu juga sebagian.

Kabid Kependudukan dan Pengendalian BP2KS Siti Hawa mengatakan terjadinya hambatan akibat di tahun 2017 anggaran pada saat itu defisit, sehingga terjadinya pemotongan terhadap honor PPKBD.

"Namun karena sudah mendesak hari ini terpaksa kami bayarkan sebagian, karena bagaimanapun PPKBD adalah ujung tombak BP2KS," ujarnya.

Sementara Asisten III bagian Administrasi Ekonomi Yusfa Hanum menyampaikan prihal ini lain kali jangan terulang lagi, jadikan suatu cambuk pembelajaran, akibat tidak adanya keterbukaan.

Bila ada sampaikan saja, jangan ditutup-tutupi, dan bila defisit jangan dipotong pekerja lapangan, karena mereka ujung tombaknya petugas KB dan potong saja anggaran lainnya," ujar Yusfa.

Pantauan wartawan sejumlah PPKBD kembali pulang dan membawa masing-masing peralatan KB lengkap dengan ransel yang tadinya ditumpuk.

"Alhamdulillah sudah terbayar sebagian, saya berharap mitra kami PPKBD cukup puas dan semoga permasalahan ini tidak terulang lagi, adakalanya dimusyawarahkan untuk solusi yang ternaik," jelasnya.