Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, menggelar uji public dan diskusi terkait rencana detail tata ruang (RDTR) pembangunan kawasan Simpang Tiga Redelong sebagai ibu kota daerah tersebut.
Kepala Dinas PUPR Bener Meriah, Erwin kepada wartawan di Redelong, Kamis, menyampaikan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir dari proses penyusunan RDTR serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan Simpang Tiga Redelong.
"Nantinya dokumen KLHS ini akan dilakukan tahapan penjaminan kualitas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh di Banda Aceh," tutur Erwin.
Baca juga: Gajah liar rusak empat rumah warga di Bener Meriah
Dia menjelaskan, proses penyusunan RDTR dan KLHS kawasan Simpang Tiga Redelong berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis.
"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.69/MENLHK/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016," sebutnya.
Kegiatan yang juga diisi dengan Fokus Group Discussion (FGD) ini, kata Erwin, dihadiri oleh seluruh pihak terkait di pemerintahan kabupaten setempat, termasuk unsur LSM, PDAM, PLN, Telkom, KPH wilayah, dan sejumlah kepala desa.
Baca juga: Mualem ditanya terkait pelanggaran HAM berat di Bener Meriah
"Hadir juga tim ahli penyusunan KLHS RDTR kawasan Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari tiga orang," ujar Erwin.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bener Meriah Sarkawi. Dalam arahannya, Sarkawi menegaskan konsep pembangunan kawasan Simpang Tiga Redelong sebagai ibu kota kabupaten harus bisa mencerminkan Bener Meriah secara keseluruhan.
"Orang tidak mungkin mengelilingi Bener Meriah ini desa per desa. Untuk mengetahui seperti apa Bener Meriah itu, mungkin cukup mereka melihat wajah dari ibu kotanya saja," ucap Sarkawi.
Karena itu, Sarkawi, menilai kegiatan diskusi dan uji public yang gelar penting untuk dapat menyerap dan menampung ide serta gagasan yang muncul.
"Sehingga dari diskusi ini nantinya akan muncul ide-ide, muncul pandangan-pandangan, muncul saran-saran yang bisa menyempurnakan apa yang sudah dikonsep di pemerintahan," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Kepala Dinas PUPR Bener Meriah, Erwin kepada wartawan di Redelong, Kamis, menyampaikan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir dari proses penyusunan RDTR serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan Simpang Tiga Redelong.
"Nantinya dokumen KLHS ini akan dilakukan tahapan penjaminan kualitas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh di Banda Aceh," tutur Erwin.
Baca juga: Gajah liar rusak empat rumah warga di Bener Meriah
Dia menjelaskan, proses penyusunan RDTR dan KLHS kawasan Simpang Tiga Redelong berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis.
"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.69/MENLHK/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016," sebutnya.
Kegiatan yang juga diisi dengan Fokus Group Discussion (FGD) ini, kata Erwin, dihadiri oleh seluruh pihak terkait di pemerintahan kabupaten setempat, termasuk unsur LSM, PDAM, PLN, Telkom, KPH wilayah, dan sejumlah kepala desa.
Baca juga: Mualem ditanya terkait pelanggaran HAM berat di Bener Meriah
"Hadir juga tim ahli penyusunan KLHS RDTR kawasan Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari tiga orang," ujar Erwin.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bener Meriah Sarkawi. Dalam arahannya, Sarkawi menegaskan konsep pembangunan kawasan Simpang Tiga Redelong sebagai ibu kota kabupaten harus bisa mencerminkan Bener Meriah secara keseluruhan.
"Orang tidak mungkin mengelilingi Bener Meriah ini desa per desa. Untuk mengetahui seperti apa Bener Meriah itu, mungkin cukup mereka melihat wajah dari ibu kotanya saja," ucap Sarkawi.
Karena itu, Sarkawi, menilai kegiatan diskusi dan uji public yang gelar penting untuk dapat menyerap dan menampung ide serta gagasan yang muncul.
"Sehingga dari diskusi ini nantinya akan muncul ide-ide, muncul pandangan-pandangan, muncul saran-saran yang bisa menyempurnakan apa yang sudah dikonsep di pemerintahan," tuturnya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019