Memperkuat Stabilitas Pemerintahan Gampong

Tanggal 8 oktober 2015, genap 3 tahun perjalanan HT. Alaidinsyah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD, MPA, memimpin Kabupaten Aceh Barat. Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, Pemkab Aceh Barat mengaju pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan menjadi qanun daerah.

Untuk tahun ketiga ini, pembangunan Kabupaten Aceh Barat bertemakan Pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar. Tentunya tema tersebut bukan sekedar slogan, namun dapat dibuktikan dengan implementasi dilapangan yang terlihat dari lancarnya aktifitas ekonomi masyarakat di daerah ini.

Pemberlakuan Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dijabarkan dengan berbagai peraturan pemerintah, menjadi acuan Pemkab Aceh Barat dalam menjalankan kebijakan pembangunan kepada masyarakat.

Salah satu terobosan yang menjadi keunggulan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dibawah kepemimpinan HT. Alaidinsyah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD, MPA yaitu Kabupaten ini menjadi nomor satu se Aceh dalam uoaya mendorong percepatan penyerapan anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah ini yang bersumber dari APBN yang terangkum dalam Alokasi Dana Desa.

Dalam upaya perkuat Pemerintahan Gampong apalagi sejak keluarnya UU tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dibawah kepemimpinan BUpati HT. Alaidinsyah dan Wakil Bupati Drs. H. Rachmat Fitri HD, MPA memiliki komitmen yang kuat untuk memperkuat stabilitas dan peningkatan belanja untuk pemerintahan gampong  yang berjumlah 322 yang tersebar di 12 kecamatan.

Sejak menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati, HT Alaidinsyah telah melakukan upaya perkuatan pemerintah gampong pertama mendefinitifkan para keuchik dan sejak bertugas H Tito dan H Nanda telah melantik sejumlah keuchik definitif sebanyak 302 orang atau hampir sebanyak .94 % keuchik adalah penjabat definitif, tinggal 20 orang lagi yang masih Pjs dan selama ini Bupati H Tito hanya memecat satu orang keuchik yaitu keuchik Layung Kecamatan Bubon karena terjadi ketidak-harmonisan hubungan dengan tuha menyangkut tentang kesepakatan dana desa yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBG gampong tersebut.

Pemerintah  H Tito dan H Nanda menganut asas setiap permasalahan di desa harus diteliti dan dibina terlebih dahulu sebelum diambil tindakan yang diperlukan dan ini tujuannya untuk memudahkan keuchik dan aparat desa melaksanakan tugas dengan baik terutama untuk penyerapan dana desa.

Kedua, sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 dana yang digelontor kepada gampong meningkat mencapai 345 % atau dari Rp. 32.250.814,200 menjadi Rp. 143.812.301,289 dan pada tahun 2016 dana desa ini diperkirakan akan mencapai Rp. 233.007.282.000 dimana masing-masing desa diperkirakan akan mendapat rata-rata Rp.800 juta per gampong dana gampong tersebut berasal dari APBD dan APBN.

Ketiga, meningkatkan SDM gampong, untuk mendukung pelaksanaan dana desa, sejak bulan Februari 2015 Bupati Aceh Barat HT Alaindinsyah dan juga H Nanda melakukan roadshow secara merathon kepada 12 kecamatan untuk mendorong gampong mempersiapkan Rencana Pembangunan Menengah Gampong (RPJMG) yang berlaku semasa kepemimpinan keuchik, Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan kemudian pada roadshow kedua pada Juni H Tito dan H Nanda juga mendorong agar keuchik menyiapkan kembali APBG-P 2015 karena ada penambahan dana desa dari APBN dari Rp. 13,3 M menjadi Rp. 8,4 M. Dan sampai saat ini Kabupaten Aceh Barat telah merealisasi dana desa tahap I dan II sekitar Rp. Rp. 67 M atau sekitar 80 % dari pagu yang sudah ditranfer.

Keempat, menaikan pendapatan aparatur desa, terhitungan 2016, pendapat aparatur gampong akan dinaikan sebanyak 50% agar mereka memperoleh pendapatan yang layak.

 

 

APPBK Meningkat 60,84

Kurun waktu tiga tahun, telah menjadi warna baru bagi daerah dan masyarakat Aceh Barat, bagaimana tidak dengan peningkatan APBK dari tahun ketahun menjadi landasan untuk pembangunan yang nyata diberbagai sektor. (Grafik peningkatan APBK)

 

WTP, Pengelolaan Akuntabel

Diawal menjadi pemimpin di daerah ini, HT. Alaidinsyah bertekad untuk meraih pengakuan dalam pengelolaan keuangan yang baik dari BPK, hal tersebut didasarinya bahwa Pemkab Aceh Barat sebagai kabupaten induk dari pemekaran Kabupaten lainnya belum pernah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan semangat dan tekad yang kuat dari sosok kepemimpinan yang bersahaja ini, serta didukung oleh segenap jajaran, menghantarkan Kabupaten Aceh Barat meraih opini WTP untuk pertama kalinya atas laporan keuangan TA 2014.
 
Presiden Wujudkan Mimpi Petani Lhok Guci Digelontorkan Rp 300 M

Disektor pertanian, Kabupaten Aceh Barat bertekad menjadi lumbung pangan nasional. Semangat tersebut, diwujudkan dengan bantuan Presiden R.I Joki Widodo sebesar  Rp. 300 miliar untuk pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci yang telah lama diimpikan masyarakat petani Aceh Barat.

Mimpi tersebut Insyaallah direalisasikan dalam masa kepemimpinan H.T Alaidinsyah yang didukung dengan pembukaan dan pembangunan sawah baru bantuan Kementerian Pertanian seluas 10 ribu hektar.

Lhok Guci Tahun 2015 sudah mulai ditender dengan paket Rp 300 M dengan sistem multiyear dan diharapkan dengan berfungsinya Lhok Guci ini nanti dapat mengaliri seluas kurang lebih 18.542 ha.

Selama tiga tahun ini juga dilakukan rehabilitas sepanjang ...............meter irigasi dan telah dibangun baru sepanjang...............meter untuk mendukung produksi padi. Sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 produksi padi terus meningkat dari..........ton/ha pada tahun 2012 menjadi ................ton/ha di pada tahun 2015.

RS. Regional Perkuat Sebagai Kawasan Jasa

Pemerintah Pusat dan Propinsi telah menetapkan Aceh Barat sebagai salah satu daerah penerima pembangunan Rumah Sakit Regional yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat di wilayah barat selatan.

Untuk mendukung komitmen tersebut pemkab Aceh Barat telah menyediakan lahan seluas 8,2 hektar di Kawasan Kota Meulaboh dan pada tahun 2016 ini akan dilakukan pematangan lahan dan pihak propinsi akan menyiapkan DEDnya dan pihak pusat menyatakan bahwa RSU regional ini akan dimulai 2017 dan pengelolaan akan dilaksanakan oleh manajemen RSU Cut Nyak Dhien yang ada.

Pembangunan RSU Regional ini bertujuan menyediakan pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggi dan akses yang merata serta berkeadilan bagi masyarakat Aceh Barat dan Kabupaten lainnya dalam wilayah regional, dengan status BLU rumah sakit pada saat ini untuk mempertahankan pendapatan dan menggunakannya untuk keperluan operasional, meningkatkan kualitas SDM rumah sakit, adapun spesifikasi RSU ini adalah jumlah tempat tidur 350 unit dengan luas bangunan = 24.208 m2 dengan Tipe B.

Infrastruktur Penting

Salah satu hal nyata yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat dalam tiga tahun belakangan ini, ialah keberhasilan pembangunan insfrastruktur dan sarana publik yang tersebar di seluruh kecamatan maupun perkotaan di Aceh Barat.

Pembangunan jalan dan jembatan telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya daerah terisolir sudah dapat dilewati terutama di................................................begitupun dengan sarana perumahan untuk dhuafa telah dibangun rumah dhuafa sebanyak ...................unit selama tiga tahun ini serta yang menonjol adalah pembangunan sarana publik seperti Pasar Bina Usaha, Jembatan Krueng Cangkoi untuk meningkatkan pemanfaatan Krueng Meureubo, Jembatan Pasi Masjid untuk mengurai lalu lintas agar tidak terkonsentrasi di Kota Meulaboh, Jembatan Langgo membuka akses ke Pante Ceureumen dan Panton Reu serta pembangunan Gedung Seni dan Olah Raga di Pasi Pinang yang sedang berjalan.

Bidang kepemudaan dan olahraga tidak terlepas dari niat H.T Alaidinsyah dalam membangun daerah ini. Berbagai kompetisi olahraga dilaksanakan setiap waktunya untuk menumbuhkan prestasi dan pembinaan bagi kalangan atlet diberbagai cabang olahraga. Tekad tersebut, ternyata didukung oleh pemerintah pusat, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berjanji akan mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan pusat olahraga terpadu di kawasan geunang geudong kecamatan Kaway XVI.

Kerjasama DPRK Lahirkan Qanun Berkualitas

Kemiteraan dan kerjasama Pemkab Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dimasa kepemimpinan HT. Alaidinyah cukup harmonis sehingga berbagai kebijakan pembangunan dapat disepakati bersama yang terwujud dengan lahirnya Qanun Daerah, tercatat 16........................qanun telah dihasilkan dalam berbagai sektor yang menjadi landasan pembangunan dan kemaslahatan masyarakat luas di daerah ini. (ADV)

Pewarta:

Editor : Antara Aceh

COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015