Memperkuat Stabilitas Pemerintahan Gampong

Hariini, 8Oktober 2015, genap 3 tahun, HT Alaidinsyah dan Drs H Rachmat Fitri HDMPA memimpin Kabupaten Aceh Barat. Dalam menjalankan tata kelolapemerintahan mengacu pada Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan menjadi Qanun daerah. “Dengan berbagai sektor yang sudah kami bangun inimariterus kita pacu,”ungkap Bupati Alaidinsyah didampingi Wabup Rachmat Fitri HD.

Tahun ketigaini, pembangunan Kabupaten Aceh Barat bertemakan pengembanganekonomi dan peningkatan pelayanan dasar. Tentunya bukan sekedar slogan, tetapidapatdibuktikan dengan implementasi di lapangan seperti lancarnyaaktifitas ekonomi masyarakat di bumi Teuku Umar tersebut.

Pemberlakuan Undang-undang (UU) nomor 6/2014 tentang desa yangdijabarkan dengan berbagai peraturan pemerintah (PP), menjadiacuan Pemkab Aceh Barat dalam menjalankan kebijakan pembangunan kepadamasyarakat.

Salah satu terobosanyang menjadi keunggulan Pemkab Aceh Barat padakepemimpinanBupati Alaidinsyah akrab disapa Haji Tito dan WabupRachmatFitri HD akbrab disapa Haji Nanda menjadikan kabupaten nomorsatu se-Aceh dalam upaya mendorongpercepatan penyerapan anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomimasyarakat yang bersumber APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalamalokasidana desa.

BupatiTito dan Wabup Nanda dalam upaya perkuat pemerintahan gampong,memilikikomitmen yang kuat untuk memperkuat stabilitas dan peningkatan belanja untuk pemerintahangampong se-Aceh Barat yang berjumlah 322 dalam12kecamatan. Upaya memajukan desa terus dilakukan sehingga kedepan desa semakin maju.

Sejak menduduki jabatansebagai pemimpin di daerah ini, telah melakukan upaya mendefinitifkan sebanyak 302 keuchikatauhampir 94 % keuchik yang sebelumnya hanya dijabat pejabatsementara (Pjs). Pemerintahan Haji Tito dan Haji Nanda menganut asas setiappermasalahan di desa harus diteliti dan dibina terlebih dahulu sebelum diambiltindakan. Tujuan ini untuk memudahkan keuchikdan aparatur desa melaksanakan tugas dengan baikterutama untuk penyerapan dana desa.

Sejakpertama menjadi orang nomor satu tahun 2012 hingga saat ini dana yangdigelontorke gampong-gampong terus meningkat hingga345%. Sebelumnya Rp 32,2juta saatini di tahun 2015 menjadi Rp 143 miliar. Tahun 2016 dana desa semakin meningkat menjadi Rp 233miliar yang rata-rata gampong-gampong bakal menerima Rp 800 juta/gampong bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dan APBN.

Komitmenlain meningkatkansumber daya manusia (SDM)aparatur gampong, untuk mendukung pelaksanaan dana desa, sejak bulanFebruari 2015, Bupati dan Wabup Aceh Baratini melakukanroadshowsecara maraton ke seluruh kecamatan untuk mendoronggampong mempersiapkan Rencana Pembangunan Menengah Gampong (RPJMG),RencanaKerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).Demikian pula roadshow lanjutan pada bulan Juni, mendorong gampongmenyiapkanAPBG-P 2015 karena terjadi penambahan dana desadari APBN dari sebelumnya Rp 13,3 miliar menjadi Rp 84 miliar.

Sampai saat iniPemkab Aceh Barat telah merealisasi dana desa tahap I dan II sebesarRp67 miliar atau sekitar 80 % dari pagu anggaran yang sudahditranfer dengan target akhir tahun seluruh dana desa dapatterserap hingga 100 persen. Komitmen lain Bupati Alaidinsyah danWabup Rachmat Fitri menaikan gaji aparatur desatahun 2016 sebesar 50%.

Selamakepemimpinan Bupati Alaidinsyah dan Wabup Rachmat Fitri, tahun 2015merealisasikan sebuah program membangun gapura atau gerbang gampong yang direalisasikansudah 200 gampong lebih. Upayakan tahun depan seluruh desa di Aceh Barat sudahmempunyai gapura. Keberadaan gapura gampong sebagai indentitas gampong danmemperindah serta masyarakat akan mudah mengetahui terhadap nama dan batasgampong.(*)

TabelAPBKAceh Barat Meningkat 60,84%

WTP, Pengelolaan yang Akuntabel

Diawal menjadipemimpin di daerah ini, Bupati Alaidinsyah dan Wabup RachmatFitri bertekad untuk meraih pengakuan pemerintah dalampengelolaan keuangan yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Haltersebut didasarinya bahwa Pemkab Aceh Barat sebagai kabupaten indukyang telah memekarkan empat kabupaten lain yang selama ini belum pernah meraih opini WajarTanpa Pengecualian (WTP). Namun dengan semangat dantekad yang kuat serta didukung segenap jajaran, menghantarkan KabupatenAceh Barat meraih opini WTP untuk pertama kalinya dalamsejarah atas laporan keuangan tahun anggaran 2014.(*)

Presiden Gelontorkan Rp 300 Miliar untukLhok Guci

Sektorpertanian, merupakan salah satu andalan. Pemkab Aceh Barat dibawah kepemimpinan Haji Tito dan Haji Nanda bertekad menjadilumbung pangan nasional. Semangat tersebut, diwujudkan dengan bantuan PresidenRI, Joko Widodo yang menjanjikanakan mengelontorkan dana sebesar Rp 300 miliar untuk menuntaskan pembangunan irigasi LhokGuci yang telah lama diimpikan masyarakat petani Aceh Barat.

Pembangunantersebutakan direalisasikan dalam masa kepemimpinan BupatiAlaidinsyahdan Wabup Rachmat Fitri HD yang didukung denganpembukaan dan pembangunan sawah baru bantuan Kementerian Pertanian seluas 10ribu hektar. Lhok Guci tahun 2015sudah mulai ditender dengan paket Rp 300 M dengan sistem multiyear dandiharapkan dengan berfungsinya Lhok Guci ini nanti dapat mengaliri seluaskurang lebih 18.542 hektare. Kepastian akan dibangun LhokGuci diperkuat kembali atas kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Dr Ir AndiAmran Sulaiman MP ke lokasi tersebut yang didampingi Bupati Alaidinsyah.

RSRegional dan Puskesmas RawatInap

Pemerintah Pusat dan PemerintahAceh telah menetapkan Aceh Barat sebagai salah satu daerahakan dibangun Rumah Sakit (RS) Regional untukmelayanikesehatan bagi masyarakat di wilayah baratAceh meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya, Abdya dan NaganRaya. Untuk mendukung komitmen tersebut Pemkab AcehBarat telah menyediakan lahan seluas 8,2 hektare di Meulaboh.

Tahun 2016dilakukan pematangan lahan dan Pemerintah Aceh menyiapkanDetail Engineering Design (DED)-nya. Sementara pusat menyatakan RSRegional mulai dibangun tahun 2017yang manajemennya ke depan akan dikelola RS Cut Nyak Dhien Meulaboh. KeberadaanpembangunanRS Regional bertujuan menyediakan pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggidan akses yang merata serta berkeadilan bagi masyarakat Aceh Barat dan kabupaten dalamwilayah regional tersebut. RS Regional itu dengan jumlah tempat tidur350 unit dengan luas bangunan sekitar 24.208 m2 dengan tipe B.

SelainRS Regional yang mendapat perhatian serius selama kepemimpinan Haji Tito danHaji Nanda, juga keberadaan Puskesmas, Pustu, Posyandu dan pos layanankesehatan di Aceh Barat. Untuk saat ini, Puskesmas Woyla sudah ditingkatkanstatus menjadi rawat inap sehingga warga di wilayah kecamatan sekitar tidak perluke pusat kota di Meulaboh kecuali tidak dapat ditangani di Puskesmas tersebut.Secara bertahap Puskesmas yang berjumlah 13 unit di Aceh Barat terusditingkatkan termasuk SDM, dan sarana sehingga pelayanan kesehatan kepadamasyarakat dapat terus baik.

Infrastruktur Penting

Salah satu pembangunannyatayang dapat dirasakan masyarakat Aceh Barat selama tiga tahunkepemimpinan Bupati Alaidinsuah dan Wabup Rachmat Fitri, keberhasilanpembangunan insfrastruktur dan sarana publik tersebar di kecamatan danperkotaan.Pembangunanjalan dan jembatan telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukanaktifitasnya.

Pembangunanlain berupa rumah dhuafa, Pasar Bina Usaha, Jembatan Krueng Cangkoi untuk meningkatkanpemanfaatan Krueng Meureubo, Jembatan Pasi Masjid untuk mengurai lalu lintas supayatidakterkonsentrasi di kota, Jembatan Langoserta membuka akses ke Pante Ceureumen dan Panton Reu sertapembangunan Gedung Seni dan Olah Raga di Pasi Pinang yang sedang pengerjaanfisik.

Bupati danWabup juga akan membangun sport center di Geunang Geudong, Kecamatan Kaway XVIuntuk bidang kepemudaan dan olahraga. Tekad tersebut,mendapat dukungan pemerintah pusat. Menteri Pemuda dan Olahraga(Menpora) RI, Imam Nahrawi berjanji akan mengalokasikan dana dalamAPBNuntuk pembangunan pusat olahraga terpadu tersebut di Aceh Barat.(ADV)