Hari ini, 8 Oktober 2015, genap 3 tahun, HT Alaidinsyah dan Drs H Rachmat Fitri HD MPA memimpin Kabupaten Aceh Barat. Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan menjadi Qanun daerah. “Dengan berbagai sektor yang sudah kami bangun inimari terus kita pacu,â€ungkap Bupati Alaidinsyah didampingi Wabup Rachmat Fitri HD.
Tahun ketiga ini, pembangunan Kabupaten Aceh Barat bertemakan pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar. Tentunya bukan sekedar slogan, tetapi dapat dibuktikan dengan implementasi di lapangan seperti lancarnya aktifitas ekonomi masyarakat di bumi Teuku Umar tersebut.
Pemberlakuan Undang- undang (UU) nomor 6/2014 tentang desa yang dijabarkan dengan berbagai peraturan pemerintah (PP), menjadi acuan Pemkab Aceh Barat dalam menjalankan kebijakan pembangunan kepada masyarakat.
Salah satu terobosan yang menjadi keunggulan Pemkab Aceh Barat pada kepemimpinan Bupati Alaidinsyah akrab disapa Haji Tito dan Wabup Rachmat Fitri HD akbrab disapa Haji Nanda menjadikan kabupaten nomor satu se-Aceh dalam upaya mendorong percepatan penyerapan anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam alokasi dana desa.
Bupati Tito dan Wabup Nanda dalam upaya perkuat pemerintahan gampong, memiliki komitmen yang kuat untuk memperkuat stabilitas dan peningkatan belanja untuk pemerintahan gampong se-Aceh Barat yang berjumlah 322 dalam 12 kecamatan. Upaya memajukan desa terus dilakukan sehingga ke depan desa semakin maju.
Sejak menduduki jabatan sebagai pemimpin di daerah ini, telah melakukan upaya mendefinitifkan sebanyak 302 keuchik atau hampir 94 % keuchik yang sebelumnya hanya dijabat pejabat sementara (Pjs). Pemerintahan Haji Tito dan Haji Nanda menganut asas setiap permasalahan di desa harus diteliti dan dibina terlebih dahulu sebelum diambil tindakan. Tujuan ini untuk memudahkan keuchik dan aparatur desa melaksanakan tugas dengan baik terutama untuk penyerapan dana desa.
Sejak pertama menjadi orang nomor satu tahun 2012 hingga saat ini dana yang digelontor ke gampong-gampong terus meningkat hingga 345 %. Sebelumnya Rp 32,2 juta saat ini di tahun 2015 menjadi Rp 143 miliar. Tahun 2016 dana desa semakin meningkat menjadi Rp 233 miliar yang rata-rata gampong-gampong bakal menerima Rp 800 juta/gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dan APBN.
Komitmen lain meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur gampong, untuk mendukung pelaksanaan dana desa, sejak bulan Februari 2015, Bupati dan Wabup Aceh Barat ini melakukan roadshow secara maraton ke seluruh kecamatan untuk mendorong gampong mempersiapkan Rencana Pembangunan Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Demikian pula roadshow lanjutan pada bulan Juni, mendorong gampong menyiapkan APBG-P 2015 karena terjadi penambahan dana desa dari APBN dari sebelumnya Rp 13,3 miliar menjadi Rp 84 miliar.
Sampai saat ini Pemkab Aceh Barat telah merealisasi dana desa tahap I dan II sebesar Rp 67 miliar atau sekitar 80 % dari pagu anggaran yang sudah ditranfer dengan target akhir tahun seluruh dana desa dapat terserap hingga 100 persen. Komitmen lain Bupati Alaidinsyah dan Wabup Rachmat Fitri menaikan gaji aparatur desa tahun 2016 sebesar 50%.
Selama kepemimpinan Bupati Alaidinsyah dan Wabup Rachmat Fitri, tahun 2015 merealisasikan sebuah program membangun gapura atau gerbang gampong yang direalisasikan sudah 200 gampong lebih. Upayakan tahun depan seluruh desa di Aceh Barat sudah mempunyai gapura. Keberadaan gapura gampong sebagai indentitas gampong dan memperindah serta masyarakat akan mudah mengetahui terhadap nama dan batas gampong.(*)
Tabel APBK Aceh Barat Meningkat 60,84 %
|
Tahun |
Target APBD |
Realisasi APBD |
|
2012 |
597.485.037.884 |
563.696.948.271 |
|
2013 |
750.599.253.574 |
684.806.015.072 |
|
2014 |
1.053.129.901.764 |
906.667.815.660 |
|
2015 |
1.251.480.209.154 |
1.126.332.188.238 |
WTP, Pengelolaan yang Akuntabel
Diawal menjadi pemimpin di daerah ini, Bupati Alaidinsyah dan Wabup Rachmat Fitri bertekad untuk meraih pengakuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut didasarinya bahwa Pemkab Aceh Barat sebagai kabupaten induk yang telah memekarkan empat kabupaten lain yang selama ini belum pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun dengan semangat dan tekad yang kuat serta didukung segenap jajaran, menghantarkan Kabupaten Aceh Barat meraih opini WTP untuk pertama kalinya dalam sejarah atas laporan keuangan tahun anggaran 2014.(*)
Presiden Gelontorkan Rp 300 Miliar untuk Lhok Guci
Sektor pertanian, merupakan salah satu andalan. Pemkab Aceh Barat di bawah kepemimpinan Haji Tito dan Haji Nanda bertekad menjadi lumbung pangan nasional. Semangat tersebut, diwujudkan dengan bantuan Presiden RI, Joko Widodo yang menjanjikan akan mengelontorkan dana sebesar Rp 300 miliar untuk menuntaskan pembangunan irigasi Lhok Guci yang telah lama diimpikan masyarakat petani Aceh Barat.
Pembangunan tersebut akan direalisasikan dalam masa kepemimpinan Bupati Alaidinsyah dan Wabup Rachmat Fitri HD yang didukung dengan pembukaan dan pembangunan sawah baru bantuan Kementerian Pertanian seluas 10 ribu hektar. Lhok Guci tahun 2015 sudah mulai ditender dengan paket Rp 300 M dengan sistem multiyear dan diharapkan dengan berfungsinya Lhok Guci ini nanti dapat mengaliri seluas kurang lebih 18.542 hektare. Kepastian akan dibangun Lhok Guci diperkuat kembali atas kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Dr Ir Andi Amran Sulaiman MP ke lokasi tersebut yang didampingi Bupati Alaidinsyah.
RS Regional dan Puskesmas Rawat Inap
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh telah menetapkan Aceh Barat sebagai salah satu daerah akan dibangun Rumah Sakit (RS) Regional untuk melayani kesehatan bagi masyarakat di wilayah barat Aceh meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya, Abdya dan Nagan Raya. Untuk mendukung komitmen tersebut Pemkab Aceh Barat telah menyediakan lahan seluas 8,2 hektare di Meulaboh.
Tahun 2016 dilakukan pematangan lahan dan Pemerintah Aceh menyiapkan Detail Engineering Design (DED)-nya. Sementara pusat menyatakan RS Regional mulai dibangun tahun 2017 yang manajemennya ke depan akan dikelola RS Cut Nyak Dhien Meulaboh. Keberadaan pembangunan RS Regional bertujuan menyediakan pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggi dan akses yang merata serta berkeadilan bagi masyarakat Aceh Barat dan kabupaten dalam wilayah regional tersebut. RS Regional itu dengan jumlah tempat tidur 350 unit dengan luas bangunan sekitar 24.208 m2 dengan tipe B.
Selain RS Regional yang mendapat perhatian serius selama kepemimpinan Haji Tito dan Haji Nanda, juga keberadaan Puskesmas, Pustu, Posyandu dan pos layanan kesehatan di Aceh Barat. Untuk saat ini, Puskesmas Woyla sudah ditingkatkan status menjadi rawat inap sehingga warga di wilayah kecamatan sekitar tidak perlu ke pusat kota di Meulaboh kecuali tidak dapat ditangani di Puskesmas tersebut. Secara bertahap Puskesmas yang berjumlah 13 unit di Aceh Barat terus ditingkatkan termasuk SDM, dan sarana sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus baik.
Infrastruktur Penting
Salah satu pembangunan nyata yang dapat dirasakan masyarakat Aceh Barat selama tiga tahun kepemimpinan Bupati Alaidinsuah dan Wabup Rachmat Fitri, keberhasilan pembangunan insfrastruktur dan sarana publik tersebar di kecamatan dan perkotaan. Pembangunan jalan dan jembatan telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.
Pembangunan lain berupa rumah dhuafa, Pasar Bina Usaha, Jembatan Krueng Cangkoi untuk meningkatkan pemanfaatan Krueng Meureubo, Jembatan Pasi Masjid untuk mengurai lalu lintas supaya tidak terkonsentrasi di kota, Jembatan Lango serta membuka akses ke Pante Ceureumen dan Panton Reu serta pembangunan Gedung Seni dan Olah Raga di Pasi Pinang yang sedang pengerjaan fisik.
Bupati dan Wabup juga akan membangun sport center di Geunang Geudong, Kecamatan Kaway XVI untuk bidang kepemudaan dan olahraga. Tekad tersebut, mendapat dukungan pemerintah pusat. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Imam Nahrawi berjanji akan mengalokasikan dana dalam APBN untuk pembangunan pusat olahraga terpadu tersebut di Aceh Barat.(ADV)
