Pariwara 4 Tahun Pemerintahan JIHAD
Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu daerah yang letaknya sangat strategis di lintasan pantai barat selatan Provinsi Aceh.
Unggul dari segi potensi sumber daya alam, menjadikan Aceh Barat Daya sebagai poros pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta antar daerah di provinsi paling ujung barat Indonesia itu.
Kabupaten Aceh Barat Daya lahir pada 10 April 2002 berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh Barat Daya adalah kabupaten hasil pemekaran Aceh Selatan.
Seiring pertumbuhan ekonomi sejak berdiri secara otonom, Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki luas wilayah 188.205,02 hektare dengan jumlah penduduknya sekitar 150.024 jiwa yang tersebar di 132 gampong (desa) dan 20 gampong persiapan definitif dalam sembilan kecamatan.
Pada 2014, tingkat kemiskinan di Aceh Barat Daya 18,92 persen dan pendapatan per kapita Rp16.847.836.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ir Jufri Hasanuddin dan Wakilnya Erwanto, pasangan yang dikenal dengan nama ''JIHAD'' ini mengusung visi menjadikan Kabupaten Aceh Barat Daya yang islami, sejahtera, dan mandiri melalui pemberdayaan potensi daerah berbasis kearifan lokal.
Beragam program prorakyat pun telah dijabarkan oleh “JIHAD†dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di kabupaten yang dijuluki "Bumoe Sigupai" tersebut.
Aceh Barat Daya raih WTP pertama
Setelah empat tahun membenahi Aceh Barat Daya, kini ''JIHAD'' pun menorehkan ''rekor'' baru di kabupaten tersebut. Rentetan sejarah kini tercipta. Pertama, predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2015.
Predikat ini merupakan sebuah penantian panjang yang ditunggu-tunggu masyarakat Aceh Barat Daya sejak 14 belas tahun lalu.
Pencapaian predikat WTP ini diakui tak lepas dari tekad dan niat “JIHAD†yang ikhlas mengabdikan diri bagi masyarakat Aceh Barat Daya.
''Ini sebuah karya dari amanah yang diberikan negara, yang mampu kita laksanakan dengan baik.Yang lebih utama lagi adalah Abdya dianggap telah benar dalam mengelola keuangan negara,'' ujar Bupati Jufri Hasanuddin saat menerima penghargaan WTP dari Pelaksana Harian Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Aceh, Syafruddin Lubis, di Kantor BPK RI di Banda Aceh, Kamis (28/7).
Orang nomor satu di Aceh Barat Daya itu menegaskan, opini WTP bukan karya secara personal.''Namun hasil kerja keras dan keikhlasan semua jajaran di Kabupaten Aceh Barat Daya,'' ungkap Jufri Hasanuddin.
Bupati Jupri Hassannuddin mengatakan, WTP bukanlah target dan tujuan utama, tapi semangat yang lebih utama adalah mengelola keuangan daerah dengan benar sesuai amanat undang-undang.
Diakuinya, ketika hasrat WTP itu ingin direalisasikan, muncul persyaratan lebih berat, yakni sistem akuntansi berbasis aktual, hingga sempat memunculkan beban luar biasa, tapi Alhamdulillah berkat kerjasama yang luar biasa sesama SKPK dan dukungan masyarakat sesuatu yang sulit itu dapat kita raih.
''Terimakasih kepada semua jajaran yang telah bekerja keras dan tak kenal lelah, mulai dari Sekda hingga jajaran pejabat di seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Inspektorat dan tentu saja jajaran Legislatif Aceh Barat Daya,'' ujarnya. (ADV)
