Dalam upaya memperbaiki harga buah tandan segar (TBS) kelapa sawit petani, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan bahan baku minyak goreng.
Percepatan ekspor diminta dilakukan dengan menaikkan rasio angka pengali ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng menjadi tujuh kali lipat dari kewajiban pasar domestik (DMO).
"Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan," kata Menko Luhut Pandjaitan dalam rapat evaluasi kebijakan pengendalian minyak goreng, Jumat (1/7), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Pemkab Nagan Raya telusuri anjloknya harga TBS sawit Rp650/kg
Sebelumnya pemerintah memberikan insentif kuota ekspor sebesar lima kali lipat kepada produsen dari realisasi pendistribusian DMO dan DPO (kewajiban harga domestik). Contohnya, jika bisa menyalurkan minyak goreng curah dengan harga Rp14 ribu/liter sebanyak 1.000 ton, maka produsen tersebut diperbolehkan melakukan ekspor lima kali lipat dari 1.000 ton.
Menko Luhut pun memastikan pemerintah saat ini tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng.
"Saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp14.000/liter di Jawa-Bali, sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga TBS di tingkat petani," ujarnya.
Baca juga: DPR diminta awasi pembelian TBS sawit tingkat petani
Pada bulan Juni, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan guna memberi kepastian kepada dunia usaha untuk ekspor dan khusus untuk program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan.
Hingga akhir Juni, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian DMO produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270 ribu ton. Alokasi ekspor dari program DMO juga dapat dipergunakan selama 6 bulan dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.
Pemerintah juga akan melakukan langkah percepatan realisasi ekspor karena kapasitas tangki-tangki dalam waktu dekat akan kembali penuh. Selain itu hal ini juga dilakukan karena harga TBS petani masih rendah.
Baca juga: Pemerintah minta pabrik sawit beli TBS sesuai harga penetapan
Di sisi lain, salah satu langkah untuk meningkatkan harga CPO pada semester II adalah dengan menaikkan B30 menjadi B35/B40 dan diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO.
Menko Luhut pun meminta Kementerian ESDM, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Pertamina untuk dapat segera mengkaji terkait rencana tersebut.
"Saya harap seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dapat segera menindaklanjuti pekerjaan terkait isu ini, agar harga minyak goreng dapat segera terkendali dan menguntungkan bagi masyarakat, petani, maupun para pengusaha," kata Menko Luhut Pandjaitan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
Percepatan ekspor diminta dilakukan dengan menaikkan rasio angka pengali ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng menjadi tujuh kali lipat dari kewajiban pasar domestik (DMO).
"Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan," kata Menko Luhut Pandjaitan dalam rapat evaluasi kebijakan pengendalian minyak goreng, Jumat (1/7), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Pemkab Nagan Raya telusuri anjloknya harga TBS sawit Rp650/kg
Sebelumnya pemerintah memberikan insentif kuota ekspor sebesar lima kali lipat kepada produsen dari realisasi pendistribusian DMO dan DPO (kewajiban harga domestik). Contohnya, jika bisa menyalurkan minyak goreng curah dengan harga Rp14 ribu/liter sebanyak 1.000 ton, maka produsen tersebut diperbolehkan melakukan ekspor lima kali lipat dari 1.000 ton.
Menko Luhut pun memastikan pemerintah saat ini tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng.
"Saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp14.000/liter di Jawa-Bali, sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga TBS di tingkat petani," ujarnya.
Baca juga: DPR diminta awasi pembelian TBS sawit tingkat petani
Pada bulan Juni, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan guna memberi kepastian kepada dunia usaha untuk ekspor dan khusus untuk program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan.
Hingga akhir Juni, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian DMO produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270 ribu ton. Alokasi ekspor dari program DMO juga dapat dipergunakan selama 6 bulan dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.
Pemerintah juga akan melakukan langkah percepatan realisasi ekspor karena kapasitas tangki-tangki dalam waktu dekat akan kembali penuh. Selain itu hal ini juga dilakukan karena harga TBS petani masih rendah.
Baca juga: Pemerintah minta pabrik sawit beli TBS sesuai harga penetapan
Di sisi lain, salah satu langkah untuk meningkatkan harga CPO pada semester II adalah dengan menaikkan B30 menjadi B35/B40 dan diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO.
Menko Luhut pun meminta Kementerian ESDM, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Pertamina untuk dapat segera mengkaji terkait rencana tersebut.
"Saya harap seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dapat segera menindaklanjuti pekerjaan terkait isu ini, agar harga minyak goreng dapat segera terkendali dan menguntungkan bagi masyarakat, petani, maupun para pengusaha," kata Menko Luhut Pandjaitan.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022