Banda Aceh (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan Pemerintah Aceh serius untuk membangun pelabuhan ekspor crude palm oil (CPO) di tanah rencong, dan bukan hanya sekedar wacana semata.
"Pemerintah Aceh harus serius. Pasalnya, Kemenhub sudah membuka kran ihwal pembangunan pelabuhan ekspor CPO di Aceh. Kesempatan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin," kata Sekretaris Apkasindo Aceh Fadhli Ali, di Banda Aceh, Senin.
Baca juga: Apkasindo: Harga TBS kelapa sawit di Aceh tunjukkan pertumbuhan positif
Menurut Fadhli, Aceh salah satu daerah yang paling banyak pelabuhan di Indonesia. Namun sangat disayangkan khusus untuk pengapalan CPO belum ada yang representatif.
Fadhli menjelaskan, ketika adanya pelabuhan ekspor dapat mendukung sirkulasi pemasaran CPO. Baik di dalam maupun luar negeri.
Baca juga: Tingkatkan pendapatan gampong, BUMG Bersama di Aceh Jaya akan bangun pabrik kelapa sawit
“Semoga kran yang telah dibuka oleh Kemenhub dapat ditindaklanjuti Pemerintah Aceh, sehingga nantinya benar-benar dapat terealisasi," ujarnya.
Fadhli menyebutkan, berdasarkan data Apkasindo, luas perkebunan kelapa sawit di Aceh saat ini lebih kurang seluas 535 ribu hektare, artinya lebih 50 persen diantaranya merupakan perkebunan sawit rakyat.
Baca juga: Pemkab Nagan Raya buka peluang investasi pabrik turunan minyak kelapa sawit
Kata Fadhli, penanaman kelapa sawit Aceh sudah dilakukan sejak 1911, sehingga Aceh dapat dikategorikan sebagai pionir penanaman kelapa sawit di Indonesia bersama Sumatera Utara.
Fadhli menambahkan, di kawasan barat-selatan Aceh, masih ada pelabuhan yang melakukan aktivitas bongkar muat CPO yakni di Kabupaten Aceh Barat Daya. Tetapi di sana belum bisa untuk kapal bersandar karena infrastrukturnya belum memadai.
“Di sana proses pengapalannya dilakukan melalui pipa bawah laut. Di mana kapal menyandar pada posisi 300 sampai 400 meter dari bibir pantai," katanya.
Fadhli menegaskan, jika Aceh sudah memiliki pelabuhan ekspor CPO baik itu di wilayah barat-selatan atau timur utara, maka hal itu bisa mendongkrak perekonomian Aceh, dan angka pengangguran serta kemiskinan dapat diturunkan.
"Maka dari itu saya berharap keseriusan Kemenhub dan Pemerintah Aceh benar-benar dapat mewujudkan pelabuhan ekspor CPO ini. Sehingga Aceh bisa lebih mandiri, dan masyarakat semakin sejahtera," demikian Fadhli Ali.
