Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Fadhil meminta pengusaha rintisan (startup) dan pelaku ekonomi digital di Banda Aceh dapat menjalankan bisnisnya secara inklusif, bukan eksklusif.
"Saya melihat fenomena yang tidak terdaftar, ekonomi berbasis digital ini cenderung sangat eksklusif, semestinya inklusif," kata Fadhil, di Banda Aceh, Selasa.
Dirinya menyampaikan, pemerintah menggunakan strategi pentahelik yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor, termasuk pelaku ekonomi digital untuk mempercepat transformasi sesuai yang dideklarasikan Presiden Joko Widodo yaitu Indonesia Digital Nation 2025.
"Karena itu, perlu melakukan kolaborasi dengan kepercayaan inklusif bukan eksklusif," ujarnya.
Kata dia, selama ini Diskominfotik kesulitan mendapatkan informasi terkait perkembangan UMKM di Banda Aceh yang sudah menjadi usaha rintisan karena mereka sangat eksklusif menjalankan bisnis.
"Saya tidak mendapatkan data dari sebanyak 35 ribu UMKM di Banda Aceh, seberapa banyak yang sudah menjadi startup, sulit sekali mencarinya, bahkan sudah pernah melapor ke BSI dan Bank Indonesia," katanya.
Untuk itu, dirinya mengharapkan pelaku ekonomi digital di Aceh dan Banda Aceh secara khususnya dapat berkolaborasi bersama pemerintah, sehingga bisa memunculkan semangat menumbuhkan lagi perintis usaha digital.
Fadhil menambahkan, Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung transformasi digital seperti membangun ekosistem digital melalui infrastruktur.
Di mana, Pemko Banda Aceh bekerja sama dengan vendor mendirikan jaringan internet terkoneksi 24 jam tanpa terputus, membuat aplikasi layanan masyarakat, serta menghadirkan server yang bisa menampung atau membackup data perusahaan.
"Maka, kita butuh pengintegrasian data agar ada semacam semangat, bagi pelaku ekonomi digital mari sering membagi pandangannya kepada pemerintah," demikian Fadhil.
Baca juga: Omzet UMKM selama Serasehan Apeksi di Lhokseumawe capai Rp3,6 miliar
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Saya melihat fenomena yang tidak terdaftar, ekonomi berbasis digital ini cenderung sangat eksklusif, semestinya inklusif," kata Fadhil, di Banda Aceh, Selasa.
Dirinya menyampaikan, pemerintah menggunakan strategi pentahelik yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor, termasuk pelaku ekonomi digital untuk mempercepat transformasi sesuai yang dideklarasikan Presiden Joko Widodo yaitu Indonesia Digital Nation 2025.
"Karena itu, perlu melakukan kolaborasi dengan kepercayaan inklusif bukan eksklusif," ujarnya.
Kata dia, selama ini Diskominfotik kesulitan mendapatkan informasi terkait perkembangan UMKM di Banda Aceh yang sudah menjadi usaha rintisan karena mereka sangat eksklusif menjalankan bisnis.
"Saya tidak mendapatkan data dari sebanyak 35 ribu UMKM di Banda Aceh, seberapa banyak yang sudah menjadi startup, sulit sekali mencarinya, bahkan sudah pernah melapor ke BSI dan Bank Indonesia," katanya.
Untuk itu, dirinya mengharapkan pelaku ekonomi digital di Aceh dan Banda Aceh secara khususnya dapat berkolaborasi bersama pemerintah, sehingga bisa memunculkan semangat menumbuhkan lagi perintis usaha digital.
Fadhil menambahkan, Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung transformasi digital seperti membangun ekosistem digital melalui infrastruktur.
Di mana, Pemko Banda Aceh bekerja sama dengan vendor mendirikan jaringan internet terkoneksi 24 jam tanpa terputus, membuat aplikasi layanan masyarakat, serta menghadirkan server yang bisa menampung atau membackup data perusahaan.
"Maka, kita butuh pengintegrasian data agar ada semacam semangat, bagi pelaku ekonomi digital mari sering membagi pandangannya kepada pemerintah," demikian Fadhil.
Baca juga: Omzet UMKM selama Serasehan Apeksi di Lhokseumawe capai Rp3,6 miliar
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023