Banda Aceh (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menduga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut awalnya terjadi di Gampong (desa) Cot Meu hingga meluas menjadi sekitar 18,7 hektare di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, disengaja dibakar.
"Kuat dugaan, lahan di Cot Meu sengaja dibakar oknum untuk proses pembersihan guna membuka lahan baru," tegas Kepala Pelaksana BPBA, Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh, Senin (11/3).
Ia menjelaskan, total 18,7 hektare lahan yang terbakar ini, 12,2 hektare di antaranya merupakan milik masyarakat Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, yang terbakar sejak Jumat (8/3) lalu.
Lahan yang terbakar tersebut meluas hingga ke lahan di dua gampong milik masyarakat, dan satu perusahaan, yakni Desa Lawa Batu, Kecamatan Kuala seluas lima hektare, dan PT SPS di Kecamatan Darul Makmur seluas 1,5 hektare pada Sabtu (9/3).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagan Raya, aparat gabungan unsur TNI/Polri, dan masyarakat setempat hingga kini masih melakukan upaya pemadaman di lokasi dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam, tiga unit mesin pompa air, dan satu alat berat.
"Di PT SPS, titik api sudah padam. Sedangkan di Gampong Cot Mue, dan Gampong Lawa Batu telah dilakukan lokalisir menggunakan ekskavator agar api tidak merambat ke lahan kering yang lain," katanya.
"Petugas di lapangan juga menghadapi kendala akibat tanah gambut, sehingga mobil pemadam tidak bisa masuk ke lokasi lahan yang terbakar. Kurangnya peralatan, dan minimnya sumber air," terang Dadek.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun lalu menyatakan, sedang mengembangkan teknologi tepat guna untuk memudahkan masyarakat membuka lahan tanpa melakukan pembakaran.
"Kami sedang melakukan studi dan pelatihan untuk pembukaan lahan tanpa bakar, dan ini diperlukan teknologi, tentunya teknologi yang tepat guna sehingga rakyat tidak perlu membakar tapi cukup dengan menggunakan teknologi ini," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman.
Ruandha menjelaskan membuka lahan dengan melakukan pembakaran, apalagi pada lahan luas, berisiko mengganggu lingkungan sekitar selain menambah buangan gas rumah kaca yang mempengaruhi perubahan iklim.
Kementerian melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai bahaya melakukan pembakaran lahan atau area hutan.
"Jadi kami lakukan sosialisasi door to door (rumah ke rumah) sehingga rakyat akan sadar bahwa kebakaran hutan ini menjadikan bahaya tidak saja bagi daerah mereka masing-masing, tapi juga bagi Indonesia pada umumnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kuat dugaan, lahan di Cot Meu sengaja dibakar oknum untuk proses pembersihan guna membuka lahan baru," tegas Kepala Pelaksana BPBA, Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh, Senin (11/3).
Ia menjelaskan, total 18,7 hektare lahan yang terbakar ini, 12,2 hektare di antaranya merupakan milik masyarakat Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, yang terbakar sejak Jumat (8/3) lalu.
Lahan yang terbakar tersebut meluas hingga ke lahan di dua gampong milik masyarakat, dan satu perusahaan, yakni Desa Lawa Batu, Kecamatan Kuala seluas lima hektare, dan PT SPS di Kecamatan Darul Makmur seluas 1,5 hektare pada Sabtu (9/3).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagan Raya, aparat gabungan unsur TNI/Polri, dan masyarakat setempat hingga kini masih melakukan upaya pemadaman di lokasi dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam, tiga unit mesin pompa air, dan satu alat berat.
"Di PT SPS, titik api sudah padam. Sedangkan di Gampong Cot Mue, dan Gampong Lawa Batu telah dilakukan lokalisir menggunakan ekskavator agar api tidak merambat ke lahan kering yang lain," katanya.
"Petugas di lapangan juga menghadapi kendala akibat tanah gambut, sehingga mobil pemadam tidak bisa masuk ke lokasi lahan yang terbakar. Kurangnya peralatan, dan minimnya sumber air," terang Dadek.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun lalu menyatakan, sedang mengembangkan teknologi tepat guna untuk memudahkan masyarakat membuka lahan tanpa melakukan pembakaran.
"Kami sedang melakukan studi dan pelatihan untuk pembukaan lahan tanpa bakar, dan ini diperlukan teknologi, tentunya teknologi yang tepat guna sehingga rakyat tidak perlu membakar tapi cukup dengan menggunakan teknologi ini," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman.
Ruandha menjelaskan membuka lahan dengan melakukan pembakaran, apalagi pada lahan luas, berisiko mengganggu lingkungan sekitar selain menambah buangan gas rumah kaca yang mempengaruhi perubahan iklim.
Kementerian melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai bahaya melakukan pembakaran lahan atau area hutan.
"Jadi kami lakukan sosialisasi door to door (rumah ke rumah) sehingga rakyat akan sadar bahwa kebakaran hutan ini menjadikan bahaya tidak saja bagi daerah mereka masing-masing, tapi juga bagi Indonesia pada umumnya," katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019