Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, mengadakan konsolidasi daerah untuk meningkatkan kapasitas bagi koperasi garam.
Konsolidasi yang berlangsung di Aula Setdakab Aceh Utara di Lhokseumawe, Kamis (12/9) turut dihadiri pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai narasumber.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Ir Jafar Ibrahim mengatakan, konsolidasi daerah itu dimaksudkan untuk persiapan Aceh Utara sebagai sentra produksi garam Sumatera.
Baca juga: Akademisi buat alat pembuat garam tenaga surya di Aceh
Tersebab itu, rapat konsolidasi ini melibatkan semua stakeholder terkait dalam pengembangan garam di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara.
"Konsolidasi ini sekaitan dengan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pada lahan terintegrasi yang telah dimulai sejak 2018," kata Jafar Ibrahim dalam keterangan tertulis.
Program ini, sambung dia, telah membawa perubahan yang positif terhadap produksi garam rakyat di Aceh Utara, baik dalam hal peningkatan kapasitas dan SDM pelaku usaha garam, maupun kualitas dan kuantitas produksi.
Baca juga: Akademisi: Aceh berpotensi jadi ladang garam Indonesia
Sementara Kasubdit Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi Direktorat Jasa Kelautan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Mohamad Zaki Mahasin, S.Pi, M.Pi, mengatakan, pengelolaan koperasi garam yang nantinya akan diproduksi secara terintegrasi tidaklah boleh asal-asalan.
"Koperasi ini haruslah memiliki SDM dan tatakelola yang profesional setara dengan sebuah koperasi atau perusahaan," kata Mohamad Zaki dalam kesempatan itu.
Kementerian KKP, kata Mohamad Zaki, memberikan perhatian khusus dan serius terhadap pengembangan usaha garam rakyat di Tanah Air.
Baca juga: Kemenko Maritim tinjau produksi garam Aceh dengan sistem tunnel
Saat ini pihaknya sedang mengembangkan sistem produksi garam dengan lahan terintegrasi yang telah dilakukan ujicoba di beberapa lokasi, di mana menunjukkan hasil yang cukup menguntungkan.
Di Aceh Utara, lokasi lahan produksi garam terintegrasi diuji coba di areal Gampong Matang Tunong, Kecamatan Lapang di bawah payung Koperasi Cot Meunarek.
Sementara Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib dalam kesempatan itu mengharapkan, agar seluruh stakeholder terkait untuk memberikan perhatian pada produksi garam rakyat, karena juga merupakan upaya pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
Baca juga: Petani garam kewalahan penuhi permintaan pasar
Pihaknya meminta semua yang terlibat di sini, baik petani garam maupun pengurus koperasi untuk ambil peran yang sungguh-sungguh, jangan ada yang ambil untung duluan.
“Mulailah secara bersama-sama dan ambil untungnya sama-sama nanti pada saat sudah panen,” pesan Cek Mad, sapaan akrab Bupati.
Lebih jauh Cek Mad meminta, Kementerian KKP untuk membantu petani garam Aceh Utara, seraya berharap agar ke depannya Aceh Utara benar-benar dapat dikembangkan menjadi sentra garam Sumatera.
Baca juga: Harga garam tingkat petani Rp6.000/kilogram di Aceh
“Bantuan dari Jakarta sangat kita harapkan, kita harapkan ini salah satu jalan mengurangi angka kemiskinan di daerah ini,” sebut Cek Mad.
Rapat konsolidasi daerah dalam rangka peningkatan kapasitas koperasi garam turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf, pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh.
Baca juga: Petani garam di Aceh minta batasi impor
Para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan se-Aceh yang memiliki lahan garam (Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Timur) para Kepala SKPK terkait di Aceh Utara, para Camat dari delapan kecamatan yang memiliki lahan garam di Aceh Utara, para imum mukim dan para keusyik, serta pengelola Koperasi Cot Meunarek.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Konsolidasi yang berlangsung di Aula Setdakab Aceh Utara di Lhokseumawe, Kamis (12/9) turut dihadiri pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai narasumber.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Ir Jafar Ibrahim mengatakan, konsolidasi daerah itu dimaksudkan untuk persiapan Aceh Utara sebagai sentra produksi garam Sumatera.
Baca juga: Akademisi buat alat pembuat garam tenaga surya di Aceh
Tersebab itu, rapat konsolidasi ini melibatkan semua stakeholder terkait dalam pengembangan garam di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara.
"Konsolidasi ini sekaitan dengan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pada lahan terintegrasi yang telah dimulai sejak 2018," kata Jafar Ibrahim dalam keterangan tertulis.
Program ini, sambung dia, telah membawa perubahan yang positif terhadap produksi garam rakyat di Aceh Utara, baik dalam hal peningkatan kapasitas dan SDM pelaku usaha garam, maupun kualitas dan kuantitas produksi.
Baca juga: Akademisi: Aceh berpotensi jadi ladang garam Indonesia
Sementara Kasubdit Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi Direktorat Jasa Kelautan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Mohamad Zaki Mahasin, S.Pi, M.Pi, mengatakan, pengelolaan koperasi garam yang nantinya akan diproduksi secara terintegrasi tidaklah boleh asal-asalan.
"Koperasi ini haruslah memiliki SDM dan tatakelola yang profesional setara dengan sebuah koperasi atau perusahaan," kata Mohamad Zaki dalam kesempatan itu.
Kementerian KKP, kata Mohamad Zaki, memberikan perhatian khusus dan serius terhadap pengembangan usaha garam rakyat di Tanah Air.
Baca juga: Kemenko Maritim tinjau produksi garam Aceh dengan sistem tunnel
Saat ini pihaknya sedang mengembangkan sistem produksi garam dengan lahan terintegrasi yang telah dilakukan ujicoba di beberapa lokasi, di mana menunjukkan hasil yang cukup menguntungkan.
Di Aceh Utara, lokasi lahan produksi garam terintegrasi diuji coba di areal Gampong Matang Tunong, Kecamatan Lapang di bawah payung Koperasi Cot Meunarek.
Sementara Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib dalam kesempatan itu mengharapkan, agar seluruh stakeholder terkait untuk memberikan perhatian pada produksi garam rakyat, karena juga merupakan upaya pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
Baca juga: Petani garam kewalahan penuhi permintaan pasar
Pihaknya meminta semua yang terlibat di sini, baik petani garam maupun pengurus koperasi untuk ambil peran yang sungguh-sungguh, jangan ada yang ambil untung duluan.
“Mulailah secara bersama-sama dan ambil untungnya sama-sama nanti pada saat sudah panen,” pesan Cek Mad, sapaan akrab Bupati.
Lebih jauh Cek Mad meminta, Kementerian KKP untuk membantu petani garam Aceh Utara, seraya berharap agar ke depannya Aceh Utara benar-benar dapat dikembangkan menjadi sentra garam Sumatera.
Baca juga: Harga garam tingkat petani Rp6.000/kilogram di Aceh
“Bantuan dari Jakarta sangat kita harapkan, kita harapkan ini salah satu jalan mengurangi angka kemiskinan di daerah ini,” sebut Cek Mad.
Rapat konsolidasi daerah dalam rangka peningkatan kapasitas koperasi garam turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf, pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh.
Baca juga: Petani garam di Aceh minta batasi impor
Para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan se-Aceh yang memiliki lahan garam (Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Timur) para Kepala SKPK terkait di Aceh Utara, para Camat dari delapan kecamatan yang memiliki lahan garam di Aceh Utara, para imum mukim dan para keusyik, serta pengelola Koperasi Cot Meunarek.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019