Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Meulaboh hingga Kamis (26/9) malam menduduki Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat hingga tuntutan mereka belum terpenuhi.
Para mahasiswa terpaksa bermalam di gedung wakil rakyat tersebut karena menunggu tandatangan 20 orang dari total 25 orang anggota DPRK setempat, guna menyetujui tuntutan mereka dalam aksi yang berlangsung sepanjang Kamis siang.
"Kami tidak akan pulang sebelum tuntutan ini dipenuhi wakil rakyat," kata Deni, seorang peserta aksi demo di Meulaboh, Kamis malam.
Ada pun tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut diantaranya, mendesak DPR RI dan pemerintah membatalkan rencana pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kini menimbulkan keresahan dan kontroversial di masyarakat.
Diantaranya seperti RUUKUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan, tindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, penuntasan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, serta sejumlah persoalan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi didampingi sejumlah pimpinan dan anggota dewan lainnya saat menerima kedatangan mahasiswa, mengaku tidak keberatan dengan sikap mahasiswa yang ingin bermalam di gedung wakil rakyat.
"Silahkan saja, saya mendukung sikap mahasiswa," katanya.
Ia berharap mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi tersebut agar menjaga fasilitas publik dan fasilitas milik negara yang ada di kantor tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Para mahasiswa terpaksa bermalam di gedung wakil rakyat tersebut karena menunggu tandatangan 20 orang dari total 25 orang anggota DPRK setempat, guna menyetujui tuntutan mereka dalam aksi yang berlangsung sepanjang Kamis siang.
"Kami tidak akan pulang sebelum tuntutan ini dipenuhi wakil rakyat," kata Deni, seorang peserta aksi demo di Meulaboh, Kamis malam.
Ada pun tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut diantaranya, mendesak DPR RI dan pemerintah membatalkan rencana pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kini menimbulkan keresahan dan kontroversial di masyarakat.
Diantaranya seperti RUUKUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan, tindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, penuntasan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, serta sejumlah persoalan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi didampingi sejumlah pimpinan dan anggota dewan lainnya saat menerima kedatangan mahasiswa, mengaku tidak keberatan dengan sikap mahasiswa yang ingin bermalam di gedung wakil rakyat.
"Silahkan saja, saya mendukung sikap mahasiswa," katanya.
Ia berharap mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi tersebut agar menjaga fasilitas publik dan fasilitas milik negara yang ada di kantor tersebut.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019