Pemerintah terus dorong target nol emisi karbon

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama kementerian/lembaga lain terus berupaya mempercepat target net zero emission atau nol emisi karbon, salah satunya melalui peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT).

Untuk mewujudkan target tersebut, Kemenko Marves, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Investasi/BKPM, bersama Pemprov Kalimantan Utara dan Pemprov Papua melakukan Joint Statement of Intent dengan dua perusahaan swasta yakni PT Adaro Energy Tbk dan Fortescue Future Industries Pty Ltd (FFI) sebagai investor dari Australia.

"Kami percaya bahwa dengan dukungan sektor swasta yang kuat, seperti dari Adaro sebagai eksportir batubara terbesar di Indonesia dan Fortescue sebagai investor energi terbarukan terbesar, ekonomi berbasis energi terbarukan tanpa emisi dapat mendukung Indonesia mencapai target net zero emission lebih cepat," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, pada 4 September 2020, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melakukan akta perjanjian kerja sama dengan FFI yang merupakan anak perusahaan Fortescue Metals Group Ltd (Fortescue) di bidang pengembangan industri energi hijau.

Luhut mengatakan perjanjian itu merupakan kesepakatan awal untuk mengembangkan kekuatan energi terbarukan Indonesia dan mendorong industri hijau.

Pemerintah percaya bahwa sumber daya energi terbarukan dapat secara ekonomis memasok kebutuhan energi dan industri di Indonesia.

Namun, hal itu harus dikembangkan dengan cepat dan dalam skala yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi yang berlimpah, murah, dan tidak mengandung polusi.

Hingga saat ini, beberapa negara di dunia terus melakukan gerakan secara proaktif untuk menuju nol emisi.

Hal itu dibuktikan dengan komitmen beberapa negara besar seperti Jepang untuk menurunkan emisi sebesar 46 persen, Amerika Serikat 50 persen dan Uni Eropa 55 persen pada 2030.

Indonesia telah menetapkan target karbon netral atau nol emisi pada 2060 atau lebih cepat, tergantung pada ketersediaan dukungan internasional untuk keuangan dan transfer teknologi.