Banda Aceh (ANTARA) - Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki meminta dukungan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk percepatan menjadikan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar menjadi pintu masuk penerbangan internasional.
“Kami meminta agar Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang itu bisa segera dibuka sebagai entry point penerbangan internasional dengan menerbitkan surat edaran dari Kemenhub dan Satgas COVID-19,” kata Achmad Marzuki di Jakarta, Selasa.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela pertemuan dengan Menteri Perhubungan RI di Jakarta guna membahas beberapa hal untuk percepatan pertumbuhan perekonomian di Aceh melalui sektor transportasi.
Menurut dia terkait entry point sudah dirapatkan lintas Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh Kemenko Marves di mana hasilnya Bandara SIM adalah salah satu prioritas.
“Mohon kiranya Bapak Menhub bisa mendukung dengan menerbitkan surat edaran ," katanya.
Ia mengatakan dengan dibukanya kembali pintu masuk penerbangan internasional akan mempermudah umrah, kunjungan wisata mancanegara, hubungan perdagangan dan kekerabatan, kerjasama IMT-GT dan Indonesia - India.
"Apalagi sebagaimana yang kita tahu potensi untuk umrah dari Bandara SIM ke Madinah dan Jeddah itu sangat tinggi," katanya.
Selain itu, Pj Gubernur Aceh juga berharap rute penerbangan perintis di Aceh perlu adanya penambahan dari empat rute menjadi 16 rute dengan frekuensi tiga kali dalam seminggu.
Menurut dia selama ini frekuensi hanya ada satu kali dalam seminggu dari empat rute pelayanan yang ada, yakni Banda Aceh - Takengon, Banda Aceh - Gayo Lues, Banda Aceh - Kutacane, dan Banda Aceh - Sinabang.
"Penambahan rute itu untuk mempermudah mobilitas masyarakat daerah kepulauan dan daerah terluar untuk menggerakkan perekonomian," katanya.
Selanjutnya Achmad Marzuki meminta kepada Kemenhub adanya pengerukan alur pelayaran pelabuhan Kuala Langsa agar dapat sandar kapal 15.000 DWT. Optimalisasi fungsi pelabuhan Kuala Langsa untuk menunjang aktifitas ekspor - impor.
Kemudian, Pj Gubernur meminta ada pembangunan dry port di Bener meriah. Dry port ini yang fungsinya di pelabuhan laut tapi ini daratan, karena dinilai kebutuhan untuk konsolidasi muatan produk strategis Aceh.
"Kita juga berharap adanya pembangunan break water pelabuhan penyeberangan Meulaboh, karena kapal tidak bisa bersandar saat gelombang tinggi.
Menhub Budi Karya Sumadi menampung semua apa yang disampaikan oleh Pj Gubernur Aceh dan untuk Bandara SIM jadi entry point penerbangan internasional pihaknya telah melakukan rapat sehari sebelumnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Satgas Covid-19 dan kementerian lembaga lainnya.
Menyangkut dengan umrah yang diberangkatkan melalui Bandara SIM ia menyambut baik dengan menyarankan agar Pemerintah Aceh berkolaborasi dengan bandara-bandara lainnya di Indonesia agar penerbangan umrah yang akan menuju Jeddah/Madinah mampir di Bandara SIM untuk mengangkut jamaah umrah asal Aceh.
Dengan demikian frekuensi penerbangan dari Bandara SIM ke Arab Saudi menjadi lebih tinggi dan menciptakan dampak
pada semua sektor lebih besar bagi Aceh.
"Salah satunya adalah dengan Bandara Kertajati, Jawa Barat yang membuka akses umrah. Nanti bagaimana berkolaborasi sehingga dari Kertajati terbang ke Banda Aceh kemudian akan mengisi jamaah asal Aceh sebelum terbang ke Mekkah dan Jeddah," jelasnya.
Namun, untuk penambahan rute perintis Menhub meminta pemerintah Aceh untuk mendata bandara-bandara mana yang lebih diprioritaskan untuk ditetapkan sehingga nanti bisa dibantu subsidinya.
"Dengan harapan rute itu penumpangnya cukup, tidak hanya satu atau dua orang. Kalau nanti trafficnya sudah baik, nanti akan banyak lagi pelayanan dari maskapai," katanya.
Sementara untuk pengerukan alur pelayaran pelabuhan Kuala Langsa, Menhub akan menyurati pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), karena itu dikelola oleh perusahaan tersebut.
Dalam pertemuan itu dihadiri oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Nezar Patria, Anggota DPR RI, Salim Fahkri, Ketua DPRA, Saiful Bahri, Anggota DPRA dr Purnama Setia Budi dan Teuku Raja Keumangan, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Akkar Arafat.
