Aceh Barat Perketat Izin Indomaret

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh akan memperketat pemberian izin untuk penambahan geray Indomaret di seputar Kota Meulaboh karena mengalami penolakan sejumlah pengusaha lokal.

Wakil Bupati Aceh Barat Rachmad Fitri HD di Meulaboh, Senin mengatakan bahwa persoalan perizinan hadirinya dunia usaha bukan hanya ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu (KPPSP).

"Terkait pembangunan itu (geray Indomaret) harus ada izinlah, bukan hanya di KPPSP saja tapi perizinan lingkungan kiri kanan segala macam, kalau memang belum dapat perizinan seperti itu kita tidak akan memberikan perizinan," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi keluhan sejumlah pedagang dari komunitas pedagang/ pengusaha minimarket serta distributor lokal terhadap adanya penambahan geray Indomaret di seputar kota Meulaboh karena dikhawatirkan mengusur pelaku ekonomi lemah.

Wabub yang akrap disapa Haji Nanda ini menyampaikan, aspirasi komunitas pengusaha dan distributor lokal Aceh Barat harus diperhatikan dan persoalan perizinan akan dilakukan lebih selektif dan akuntabel dengan melibatkan semua pihak.

Kata dia, daerah setempat memiliki kearifan lokal dalam pengeluaran sebuah izin usaha/industri, terutama adalah mendapat izin dari masyarakat sekitar dan dikeluarkan izin oleh pemerintah gampong (desa).

"Karena sudah ada aspirasi seperti ini maka untuk persoalan perizinan penambahan geray Indomaret akan lebih selektif dan ketat barang kali dapat kita lakukan untuk melindungi pengusaha lokal," tegasnya.

Sementara itu salah seorang pedagang minimarket seputar Meulaboh Edi Usbayani menambahkan, saat ini komunitas pedagang dan distributor lokal Aceh Barat sudah semakin resah karena akan ada penambahan selanjutnya geray Indomaret.

"Kalau yang sudah berdiri 1,2 3 okelah, ini hampir semua sudut kota Meulaboh akan di buka lagi Indomaret, kami merasa diserang habis-habisan, kalau begini satu persatu usaha minimarket kami akan tutup," tegasnya.

Edi yang juga sekretaris Ikatan Pedagang Aceh Barat ini menjelaskan, kondisi perekonomian dari perputaran uang rata-rata Rp1-2 miliar per hari pada bahan pangan di kawasan itu sudah sangat kecil daya beli masyarakat, belum lagi terserap oleh Indomaret yang terus berkembang.

Kata dia, pengusaha setempat terbuka menerima persaingan dan tidak alergi dengan kehadiran pengusaha nasional, akan tetapi perlu diperhatikan adalah keberlanjutan usaha mereka jangan sampai terhenti karena mengabaikan pelaku ekonomi lemah.

Pihaknya berharap Pemkab Aceh Barat mengundang mereka untuk membicarkan persoalan tersebut, paling tidak dapat mendengarkan secara langsung seperti apa kondisi perekonomian pengusaha lokal dan dampak nyata sudah dirasakan selama ini.

"Pemerintah harusnya mengundang kami sesekali untuk bersilaturahmi, membicarakan persoalan ini, jangan kami diabaikan. Kalau memang pak Wabub peduli maka kami minta coba di cek izin mereka yang sudah buka, apakah sesuai seperti aturan sebenarnya," tegasnya.

Edi mengatakan, persoalan kesiapan mental menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidaklah menjadi hal yang ditakuti mereka bila sirklus perekonomian pengusaha stabil tidak diserang dengan hadirnya pengusaha nasional seperti tidak terkendali.

Terlebih lagi dengan mengomentari wacana pengembangan dunia usaha di Meulaboh yang akan menjadi Kotamadya menurut Edi, hal tersebut juga sama sekali tidak ada untungnya bagi pengusaha bila Pemekaran Meulaboh terwujud.

"Apa untungnya kami bila Meulaboh menjadi Kotamadya dan menyambut MEA. Apa untungnya bagi kami kalau kami akhirnya menjadi pencuri dan menganggur kerena usaha kami sudah hancur, satu-satu sudah tutup karena tidak bisa bertahan," katanya menambahkan.