Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan akan memproduksi pupuk kompos melalui instalasi pengolahan tinja (IPLT), sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangan pertanian.
"Saya harapkan pupuk kompos yang dihasilkan dari IPLT ini dapat dipasarkan kepada para petani, sehingga dapat membantu kebutuhan pupuk mereka untuk meningkatkan produktivitas pertanian," kata Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra saat meresmikan penggunaan IPLT di Kecamatan Pasie Raja, Selasa.
Karena itu, Bupati meminta kepada pihak Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan (KPDL KP) dapat memasarkan pupuk organik tersebut kepada para petani dengan harga yang terjangkau.
Menurut Bupati, keberadaan IPLT dilokasi kompleks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mampu mengolah tinja manusia menjadi pupuk kompos merupakan sebuah langkah maju yang berhasil diwujudkan oleh pihak KPDL KP Aceh Selatan.
Sebab, lanjut Bupati keberadaan fasilitas tersebut selain mampu mewujudkan kebersihan lingkungan masyarakat sekaligus juga mampu membantu para petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk.
"Kami memberi apresiasi yang tinggi atas terwujudnya program ini. Namun kami mengharapkan kepada KPDL KP agar tidak berhenti sampai disini, melainkan terus menciptakan program kerja yang baru secara lebih inovatif dan kreatif. Jika anggarannya tidak mampu tertampung dalam APBK, silahkan upayakan anggaran ke Pemerintah Pusat sumber APBN, kami siap mendukungnya," tegas Bupati.
Kepala KPDL KP Aceh Selatan, Mirjas mengatakan, proyek IPLT tersebut anggarannya bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dirjen Cipta Karya Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman sebesar Rp3,7 miliar tahun anggaran 2015.
Menurut Mirjas, meskipun pekerjaan proyek tersebut telah selesai dikerjakan awal tahun 2016, tapi peresmiannya baru dilaksanakan akhir Mei 2016, sebab pihaknya membutuhkan waktu untuk proses uji coba.
"Setelah melewati masa uji coba, Alhamdulillah fasilitas IPLT tersebut telah mampu menghasilkan pupuk kompos meskipun masih dalam jumlah terbatas," ucapnya.
Mirjas mengatakan, dalam mengoperasikan IPLT tersebut pihaknya mengalami kendala karena dilokasi kompleks TPA belum tersedia jaringan listrik PLN, akibatnya, untuk menjalankan mesin mengolah tinja menjadi pupuk organik terpaksa menggunakan mesin genset.
"Karena penggunaan mesin genset membutuhkan anggaran yang tergolong besar, maka kami meminta kepada Bupati Aceh Selatan agar bersedia mengalokasikan anggaran melalui APBK-P 2016 untuk pemasangan jaringan listrik PLN ke kompleks TPA ini," pinta Mirjas.
Dibagian lain, Mirjas mengungkapkan untuk mengubah cara berpikir orang terhadap lokasi TPA dari kesan kumuh dan kotor menjadi tempat bermain dan bersantai yang strategis dan refresentatif, pihaknya berencana akan melakukan penghijauan dilokasi TPA dimaksud serta membangun tempat pembuangan sampah dan limbah secara terpadu.
"Dengan terwujudnya program tersebut maka ke depannya lokasi TPA ini sangat potensial untuk dijadikan sebagai tempat pusat belajar sekaligus juga tempat wisata," kata Mirjas.
Untuk mewujudkan program tersebut, Mirjas kembali meminta kepada Bupati agar segera membentuk Unit Pelaksana Unit Daerah (UPTD) di kompleks TPA dimaksud, sehingga ke depannya pengelolaan sampah dan limbah dapat lebih maksimal.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan IPLT tahun 2015, Yusrizal mengatakan dari sebanyak 25 unit IPLT diseluruh Indonesia yang diprogramkan Kementerian PUPR pada tahun 2015, sebanyak 5 unit diantaranya merupakan berada di Provinsi Aceh.
Dari 5 unit tersebut, IPLT di Aceh Selatan merupakan IPLT yang ke dua telah diresmikan penggunaannya setelah IPLT di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Selain IPLT, kata Yusrizal, Kementerian PUPR juga akan membangun tempat pengolahan sampah sementara (3R) pada tahun anggaran 2016 di Aceh Selatan.
Untuk merealisasikan proyek tersebut, sambung Yusrizal, pihaknya sedang melakukan survey lokasi di tiga kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan masing-masing Kecamatan Tapaktuan, Pasie Raja dan Samadua.
"Sebelum memutuskan realisasi proyek itu, kami harus melakukan survey lokasi terlebih dulu sebab keberadaan proyek tersebut membutuhkan dukungan langsung dari masyarakat karena keberadaannya nanti langsung dikelola oleh masyarakat sehingga jika tidak ada dukungan atau kesadaran masyarakat maka dapat dipastikan bangunan tersebut akan sia-sia," paparnya.
Karena itu, kata dia, pihaknya mengharapkan kepada Pemkab Aceh Selatan agar benar-benar serius mengelola dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang sudah ada jangan sampai terbengkalai.
Karena, lanjut dia, jika sampai tidak dimanfaatkan maka dapat dipastikan pada tahun berikutnya sudah sangat sulit untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR.
