Sigli (ANTARA) - Perwakilan tenaga kesehatan (nakes) bakti di Kabupaten Pidie mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK ) Pidie guna memperjuangkan harapan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Koordinator lapangan, Ida Midar di Pidie, Jumat menyampaikan sejumlah tuntutan mewakili seluruh nakes tenaga bakti di Pidie diantaranya, selama ini mereka hanya ada nota dinas dan berharap agar mendapatkan legalitas kerja atau di SK-kan sehingga bisa diakui oleh pemerintah pusat dan sebagai salah satu syarat mengikuti PPPK.
"Kami ingin pemerintah menghargai darmabakti para nakes selama ini yang ada di 26 Pukesmas di Kabupaten Pidie," kata Ida Midar.
Ia juga memohon kepada pemerintah untuk membuat formasi khusus untuk nakes bakti atau sukarela.
Disamping itu, ia menyampaikan agar nakes bakti di rumah sakit mendapatkan kontrak kerja setiap tahun serta dibuatkan SK.
"Nakes rumah sakit yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berharap statusnya diubah, karena mereka tidak termasuk kategori yang bisa ikut rekruitmen PPPK," katanya.
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail mengatakan akan meminta Pemkab Pidie untuk memperjuangkan aspirasi dari para nakes.
"Salah satu strateginya kami akan menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk memperpanjang jadwal terhadap proses rekruitmen ini," kata Mahfuddin Ismail.
Ia mengatakan, batas waktu sebelumnya hingga 30 September 2022 agar memperpanjang jadwalnya supaya para nakes di Pidie bisa terhubung ke sistem.
Disamping itu, berbarengan dengan bantuan Pemkab Pidie untuk meningkatkan status dari nota dinas menjadi SK.
"Hari ini Sekda Pidie, Idhami langsung akan melakukan rapat dengan kepala unit kerja di rumah sakit dan Dinkes agar dapat memetakan persoalan yang telah disampaikan oleh nakes,"katanya.
