BPMA percepat pemulihan jaringan migas yang rusak akibat bencana Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengupayakan pemulihan jaringan produksi minyak dan gas bumi (Migas) yang rusak akibat bencana hidrometeorologi Aceh, akan rampung pada Maret 2026.

"Rata-rata target kita paling lambat Maret, 1 Maret kita sudah bisa on-stream kembali," kata Kepala BPMA, Nasri Djalal di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Nasri Djalal dalam konferensi pers di sela-sela kegiatan Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026, di gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala (USK), di Banda Aceh.

Baca juga: Capai target, BPMA lifting kondensat 608,5 ribu barel sepanjang 2025

Dirinya menyampaikan, bencana di Aceh pastinya ikut mempengaruhi produksi migas. Beberapa perusahaan di bawah kewenangan BPMA tidak bisa beroperasi atau memproduksi hasil alam karena areanya dihantam banjir.

"Jadi seluruh wilayah kerja belum bisa berproduksi karena di wilayah kerja dan areanya terdapat banjir," ujarnya.

Nasri menuturkan kerusakan akibat bencana di wilayah kerja migas Aceh, pertama adalah pada jaringan pipa banyak yang rusak dan bocor, terutama di wilayah kerja perusahaan Medco E&P Malaka di Aceh Timur

"Aceh Timur tidak bisa masuk. Artinya orang tidak bisa bekerja di sini. Tapi ini terus kita lakukan upaya perbaikan," ujarnya.

BPMA, kata dia, terus melakukan berbagai upaya agar seluruh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di Aceh bisa berproduksi kembali, yaitu dengan melakukan pembersihan dan perbaikan-perbaikan di semua wilayah kerja terdampak.

Sejauh ini, lanjut Nasri, sejak 1 Februari 2026, sudah ada yang mulai kembali mengalirkan gasnya, termasuk Medco Energi sudah mulai berproduksi, perbaikan juga terus dilakukan semaksimal mungkin.

Kondisi ini, tambah dia, membuat tingkat produksi migas Aceh dalam dua bulan terakhir terganggu, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan negara diluar pajak.

"Bisa dipastikan, ketika tidak berproduksi artinya tidak ada minyak dan gas yang dijual. Sehingga tidak ada pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan berpengaruh pada pendapatan Aceh," demikian Nasri Djalal.

Baca juga: BPMA targetkan belanja dalam negeri hulu migas hingga 63 persen pada 2026