Sekda: Daerah di Aceh harus gunakan sharing dana otsus untuk pemulihan bencana

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menekankan kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh memanfaatkan sharing dana otonomi khusus (Otsus) 2026 untuk membantu proses pemulihan pascabencana di daerah masing-masing.

"Walaupun sedikit, tapi saya kira tetap fokus dalam proses penanggulangan bencana," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan M Nasir usai mengikuti rapat monitoring dan evaluasi penggunaan tambahan transfer keuangan daerah (TKD) pascabencana Aceh bersama unsur Kemendagri, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Baca juga: Kemendagri monev TKD Aceh, pastikan realisasi tepat sasaran

Dirinya menyampaikan, pemerintah pusat telah mencairkan dana otsus Aceh tahapan pertama, dan berdasarkan ketentuan, daerah mendapatkan sharing anggaran tersebut, kini masih dalam proses transfer sebesar Rp24 miliar untuk 23 kabupaten/kota se Aceh.

"Harapannya kabupaten/kota yang menerima ini (sharing dana otsus) juga mengalokasikan kegiatan yang kaitannya dengan dengan penanggulangan bencana," ujarnya.

Selain itu, M Nasir menjelaskan, mengenai transfer keuangan daerah (TKD) yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk Aceh sebesar Rp1,6 triliun. Kemudian, dibagikan sebagai Rp824 miliar dikelola provinsi dan sisanya oleh kabupaten/kota terdampak bencana.

Ia menegaskan, dana TKD tersebut seluruhnya bakal dialokasikan untuk kegiatan atau kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan pascabencana Aceh.

"TKD itu keseluruhannya kita gunakan untuk kebutuhan penanggulangan bencana di kabupaten/kota," kata M Nasir.

Dalam kesempatan ini, dirinya juga menegaskan bahwa pemanfaatan tambahan TKD harus berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat Aceh.

Ia menegaskan, dukungan pemerintah pusat melalui tambahan TKD merupakan upaya untuk memastikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tengah melakukan perbaikan dan pembangunan kembali memiliki ruang fiskal memadai, sehingga dapat menyusun kembali kebutuhan prioritas pascabencana secara lebih terarah.

“Yang utama adalah bagaimana anggaran ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan perencanaan dan pelaksanaannya tepat sasaran,” demikian M Nasir.

Baca juga: Pemkab Nagan Raya ingatkan keuchik tidak manipulasi data korban bencana