Bappeda tegaskan program UNICEF di Aceh terus dilanjutkan

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan program United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam hal pemenuhan kesehatan ibu dan anak, meskipun kedepannya tidak lagi berkantor di Aceh.

"Banyak sekali kegiatan yang harus dilanjutkan dan dapat dijadikan praktik baik oleh pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Zulkifli, di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli dalam kegiatan rapat penutupan program kerjasama Indonesia-UNICEF, secara khusus di Aceh bersama unsur pemerintah Aceh serta mitra lainnya, di Banda Aceh.

Zulkifli mengatakan, selama periode 2021-2025, UNICEF telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah anak di Aceh terutama pada 18 kabupaten kota yang menjadi lokasi intervensi lembaga PBB tersebut.

Ia menuturkan, dari sektor gizi, selain kelas ibu hamil, juga ada kelas nenek yang sangat berperan dalam pengambilan keputusan di keluarga. Kemudian, ibu dan anak di Aceh sudah sejak lama mendapat dukungan UNICEF.

"Termasuk kesehatan remaja yang krusial di masa sekarang, terutama terkait mental remaja, serta program imunisasi anak yang terus di mentoring secara intensif," ujarnya.

Baca: Unicef sosialisasi aksi bergizi bagi dayah di Aceh cegah anemia pada remaja

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa UNICEF telah membantu penguatan layanan imunisasi dan mengatasi tantangannya melalui kelas ayah, serta hadirnya bantuan sosial untuk kesehatan ibu dan anak seperti program Geunaseh (gerakan untuk anak sehat) di Sabang.

Selain itu, UNICEF juga mendukung pemerintah Aceh melalui Bappeda dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Aceh (RPJPA-RPJMA) sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Zulkifli berharap, rapat penutupan kerjasama UNICEF ini dapat menjadi evaluasi program yang dapat diestafetkan kepada pemerintah Aceh dan kabupaten/kota. Sehingga, segala permasalahan pembangunan nantinya dapat diatasi lebih mudah dan efisien.

"Mengatasi berbagai persoalan pembangunan khususnya pada pemenuhan hak anak di Aceh memiliki arti penting ditengah upaya pemerintah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat," katanya.

Dalam pemenuhan hak-hak anak Aceh kedepan, lanjut dia, meskipun UNICEF tidak lagi memiliki berkantor di Aceh, tetapi besar harapan agar kegiatan yang dilakukan di pusat dapat menjadikan Aceh sebagai lokasi intervensi dari semua kegiatannya.

"Mewakili pemerintah Aceh, saya menyampaikan terima kasih kepada UNICEF atas kontribusi dan bantuan selama periode 2021-2025 dalam membantu Aceh menjadi lebih baik dan lebih bermartabat," demikian Zulkifli.

Baca: Pemerintah Aceh dan Unicef-PKPM gelar pembelajaran penguatan layanan perlindungan anak