Temui Mensos, Dek Fadh minta penambahan 331,9 ribu peserta PBI JK untuk Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh meminta Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf untuk menambahkan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebanyak 331.984 jiwa untuk penduduk di provinsi Tanah Rencong.

“Kami sudah menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh," kata Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Kamis.

Permintaan tersebut disampaikan langsung Fadhlullah saat bersilaturahmi sekaligus pertemuan kerja dengan Mensos RI, Saifullah Yusuf, di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menyampaikan beberapa usulan dan kebutuhan pemerintah Aceh yaitu terkait penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu, baik PBI JK, penanganan bencana hingga sekolah rakyat.

"PBI JK ini menjadi perhatian utama pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah Aceh terus berupaya memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin memperoleh akses terhadap layanan kesehatan melalui skema jaminan sosial yang memadai.

Selain itu, Fadhlullah juga menyampaikan permohonan dukungan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan guna mempercepat proses penanganan dan pemulihan.

“Kami juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Fadhlullah juga menjelaskan mengenai pembangunan sekolah rakyat yang merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami juga menyampaikan progres pembangunan sekolah rakyat di Aceh dan berharap adanya dukungan serta sinergi dari Kementerian Sosial agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” demikian Fadhlullah.