Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe Imran meminta kolaborasi dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe untuk mengalokasikan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk penanganan stunting atau kekerdilan di daerah itu.
"Dari DPRK walaupun tidak hadir, mohon dilaporkan juga bahwa stunting ini penting, bila perlu pokirnya juga itu dialihkan kesana. Supaya kita bergerak bersama untuk penanganan stunting," kata Pj Wali Kota Imran saat pembukaan rapat koordinasi (Rakor) rembuk stunting tingkat Kota Lhokseumawe tahun 2023 di Aula Kantor Wali Kota, Kamis.
Imran mengatakan kegiatan rembuk stunting merupakan salah satu tahapan yang penting dan wajib dilaksanakan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga desa dalam rangka korvegensi perencanaan stunting.
Baca juga: Kejati Aceh raih penghargaan dalam program penanganan stunting
Baca juga: Kejati Aceh raih penghargaan dalam program penanganan stunting
"Kegiatan ini telah menjadi agenda sebagaimana amanah Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting," katanya.
Imran menyebutkan, target pemerintah secara nasional untuk menurunkan angka stunting tahun 2024 yaitu mencapai 14 persen, sementara data angka stunting Kota Lhokseumawe hingga akhir Maret 2023 lalu mencapai 874 kasus.
"Permasalahan stunting tidak bisa disandarkan pada salah satu pihak saja, akan tetapi menjadi tanggungjawab seluruh unsur terkait, termasuk masyarakat yang juga berperan terhadap pencegahan stunting. Ini menjadi perhatian kita bersama," katanya.
Dikatakan Imran, Forkopimda Kota Lhokseumawe juga akan memperhatikan dan memberikan edukasi kepada orang tua terkait perbaikan gizi terhadap anak untuk lebih baik lagi, sehingga angka stunting dapat ditekan.
Imran juga meminta Forkopimda dan perusahaan untuk ikut berperan dalam menekan angka stunting serta merealisasikan target nasional yaitu penurunan 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Dinas terkait juga akan segera mendistribusikan alat ukur yang akurat ke setiap puskesmas pembantu maupun pondok bersalin desa pada bulan Juni mendatang agar pendataan kasus stunting lebih akurat, kata Imran menyebutkan.
"Kita juga akan memberlakukan program orang tua asuh bagi setiap stakeholder maupun instansi yang ada di Kota Lhokseumawe untuk menekan angka stunting tersebut," katanya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe bahwa dari 14.613 anak yang menjadi sasaran, 874 anak atau 5,98 persen diantaranya menderita stunting atau kekerdilan.
Sementara, melalui , pihak Pemkot Lhokseumawe telah menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk penanganan dan pencegahan stunting tahun 2023 sebesar Rp2 miliar rupiah lebih.
Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Lalu Syaifuddin menyayangkan ketidakhadiran beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada agenda rembuk stunting tersebut. Menurutnya peran bersama semua dinas terkait diperlukan dalam mengatasi stunting.
"Ini bentuk peran aktif saya dalam rangka mendukung pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting. Jangan hanya Kajari saja sebagai anggota Forkopimda sibuk dengan acara seremonial saja, aksi-aksi nyata perlu dilakukan," katanya.
Lalu menyatakan siap menjadi orang tua asuh bagi anak anak penderita stunting untuk membantu menekan angka kasus tersebut. Pihaknya juga berharap agar seluruh OPD serta perusahaan juga turut serta berperan aktif menjaga asupan penderita stunting.
"Tidak semua merespon (orang tua asuh), sehingga saya punya ide untuk menyurati seluruh stakeholder yang tidak ada dukungan dengan rembuk stunting ini. Bila perlu, kita bentuk tim kecil mendatangi mereka," tutup Lalu Syaifuddin.
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023