Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh mencatat realisasi Dana Desa di provinsi itu telah mencapai Rp3,84 triliun hingga pertengahan Agustus 2024, melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat hingga ketahanan pangan.
Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri di Banda Aceh, Rabu, mengatakan penyaluran Dana Desa tersebut dalam bentuk earmark atau penyaluran yang ditentukan penggunaan dan non-earmark atau penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
"Total penyaluran Dana Desa baik earmark dan non-earmark telah mencapai Rp3,84 triliun atau 80,12 persen," kata Aznal.
Pada 2024, Aceh mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp4,79 triliun, yang diperuntukkan bagi 6.497 gampong atau desa yang tersebar di 290 kecamatan seluruh provinsi paling barat Indonesia itu.
Ia menjelaskan penyaluran Dana Desa yang earmark yaitu untuk mendanai program Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan dan hewani serta pencegahan dan penurunan stunting.
Sementara penyaluran non-earmark yakni diperuntukkan seperti mendanai program sektor prioritas di desa dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Artinya terdapat penggunaan yang memang wajib, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) gampong, dan rencana kerja setiap tahun.
"Penyaluran earmark sudah mencapai Rp1,35 triliun tahap satu untuk 6.494 desa dan Rp529,4 miliar tahap dua untuk 3.845 desa. Sedangkan non-earmark sudah mencapai Rp1,05 triliun untuk 6.494 desa dan Rp908,5 miliar tahap dua untuk 3.903 desa," ujarnya.
Aznal menambahkan hingga saat ini hanya tiga desa yang tidak salur Dana Desa tahap satu pertama, yaitu satu desa di Aceh Tamiang, lantaran masih dalam pemeriksaan Inspektorat karena adanya dugaan penyelewengan Dana Desa tahun 2023.
Serta dua desa di Pidie, karena belum ada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) karena tidak ada kesepakatan antara aparatur gampong.
Sementara ribuan desa lainnya di provinsi berjulukan Serambi Makkah itu sedang proses menyalurkan tahap kedua. Bahkan Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Banda Aceh sudah rampung 100 persen dalam dua tahap.
Baca juga: Inspektorat Aceh Besar periksa dana desa di 160 gampong
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri di Banda Aceh, Rabu, mengatakan penyaluran Dana Desa tersebut dalam bentuk earmark atau penyaluran yang ditentukan penggunaan dan non-earmark atau penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
"Total penyaluran Dana Desa baik earmark dan non-earmark telah mencapai Rp3,84 triliun atau 80,12 persen," kata Aznal.
Pada 2024, Aceh mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp4,79 triliun, yang diperuntukkan bagi 6.497 gampong atau desa yang tersebar di 290 kecamatan seluruh provinsi paling barat Indonesia itu.
Ia menjelaskan penyaluran Dana Desa yang earmark yaitu untuk mendanai program Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan dan hewani serta pencegahan dan penurunan stunting.
Sementara penyaluran non-earmark yakni diperuntukkan seperti mendanai program sektor prioritas di desa dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Artinya terdapat penggunaan yang memang wajib, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) gampong, dan rencana kerja setiap tahun.
"Penyaluran earmark sudah mencapai Rp1,35 triliun tahap satu untuk 6.494 desa dan Rp529,4 miliar tahap dua untuk 3.845 desa. Sedangkan non-earmark sudah mencapai Rp1,05 triliun untuk 6.494 desa dan Rp908,5 miliar tahap dua untuk 3.903 desa," ujarnya.
Aznal menambahkan hingga saat ini hanya tiga desa yang tidak salur Dana Desa tahap satu pertama, yaitu satu desa di Aceh Tamiang, lantaran masih dalam pemeriksaan Inspektorat karena adanya dugaan penyelewengan Dana Desa tahun 2023.
Serta dua desa di Pidie, karena belum ada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) karena tidak ada kesepakatan antara aparatur gampong.
Sementara ribuan desa lainnya di provinsi berjulukan Serambi Makkah itu sedang proses menyalurkan tahap kedua. Bahkan Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Banda Aceh sudah rampung 100 persen dalam dua tahap.
Baca juga: Inspektorat Aceh Besar periksa dana desa di 160 gampong
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024