Posisi Gerindra dan PKS dalam kubu oposisi akan lebih baik dalam mendukung jalannya demokrasi, kata Rusdi J Abbas, akademisi dari Universitas Pertamina Jakarta.
“Yang dikhawatirkan apabila Gerindra turut bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi, otomatis hanya menyisakan PKS dikubu oposisi. Ini tidak baik bagi demokrasi kita. Lebih bijak seandainya PKS dan Gerindra tetap berada pada posisi di luar Pemerintahan,” kata Abbas di Jakarta, Rabu.
Abbas mengungkapkan ajakan Jokowi terhadap Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan dapat dilihat melalui dua sudut pandang.
“Bila dilihat dari konteks stabilitas pemerintahan Jokowi ke depan, bergabungnya Gerindra ke koalisi merupakan sebuah keuntungan yang besar. Apalagi seperti yang kita tahu, Gerindra adalah partai dengan perolehan suara terbesar kedua pada pileg kemarin. Jika hal ini terwujud tentunya program-program pemerintah tidak akan banyak mendapat tentangan di Parlemen,” jelas Wakil Rais I Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Turki pada periode 2014-2016 ini. .
Di sisi lain, katanya, dengan bergabungnya Prabowo dan Gerindra dalam posisi pemerintahan, maka ini akan dapat memberikan dampak buruk ke depannya karena dikhawatirkan akan timbul pergolakan dari parpol-parpol yang sejak awal mengusung Jokowi.
“Bagaimanapun dengan bergabungnya Gerindra, maka akan mengambil jatah kue kekuasaan. Apalagi dengan besarnya perolehan suara Gerindra, tentunya Gerindra menginginkan porsi kekuasaan yang besar pula”, kata Abbas.
Hal ini juga dapat mengakibatkan pada lemahnya check and balance dari pihak oposisi atau parlemen terhadap kinerja Pemerintahan. Sebab menurut Abbas akan terbentuk kekuasaan pemerintahan yang nyaris absolut.
“Tentunya ini tidak akan baik bagi iklim demokrasi kita. Selain itu, bisa timbul pula kekecewaan dari para pendukung Prabowo dan Gerindra apabila benar-benar bergabung di pemerintahan. Hal ini tentunya akan merugikan langkah politik Gerindra ke depannya," tutur Abbas.
Senada dengan Abbas, Mohammad Ichlas El-Qudsi yang juga seorang akademisi dari Universitas Pertamina mengatakan akan lebih baik bila pihak Prabowo untuk berada di luar sistem.
“Dalam politik akan lebih baik jika ada oposisinya. Sebab oposisi itu gunanya untuk mengontrol, kalau semisalnya tidak ada yang mengontrol maka semuanya akan menjadi satu suara dan tidak ada yang mengkritik,” jelas El-Qudsi.
Hingga saat ini, partai-partai pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga belum mengumumkan mengenai arah sikap mereka dalam pemerintahan, entah sebagai oposisi ataupun koalisi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
“Yang dikhawatirkan apabila Gerindra turut bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi, otomatis hanya menyisakan PKS dikubu oposisi. Ini tidak baik bagi demokrasi kita. Lebih bijak seandainya PKS dan Gerindra tetap berada pada posisi di luar Pemerintahan,” kata Abbas di Jakarta, Rabu.
Abbas mengungkapkan ajakan Jokowi terhadap Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan dapat dilihat melalui dua sudut pandang.
“Bila dilihat dari konteks stabilitas pemerintahan Jokowi ke depan, bergabungnya Gerindra ke koalisi merupakan sebuah keuntungan yang besar. Apalagi seperti yang kita tahu, Gerindra adalah partai dengan perolehan suara terbesar kedua pada pileg kemarin. Jika hal ini terwujud tentunya program-program pemerintah tidak akan banyak mendapat tentangan di Parlemen,” jelas Wakil Rais I Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Turki pada periode 2014-2016 ini. .
Di sisi lain, katanya, dengan bergabungnya Prabowo dan Gerindra dalam posisi pemerintahan, maka ini akan dapat memberikan dampak buruk ke depannya karena dikhawatirkan akan timbul pergolakan dari parpol-parpol yang sejak awal mengusung Jokowi.
“Bagaimanapun dengan bergabungnya Gerindra, maka akan mengambil jatah kue kekuasaan. Apalagi dengan besarnya perolehan suara Gerindra, tentunya Gerindra menginginkan porsi kekuasaan yang besar pula”, kata Abbas.
Hal ini juga dapat mengakibatkan pada lemahnya check and balance dari pihak oposisi atau parlemen terhadap kinerja Pemerintahan. Sebab menurut Abbas akan terbentuk kekuasaan pemerintahan yang nyaris absolut.
“Tentunya ini tidak akan baik bagi iklim demokrasi kita. Selain itu, bisa timbul pula kekecewaan dari para pendukung Prabowo dan Gerindra apabila benar-benar bergabung di pemerintahan. Hal ini tentunya akan merugikan langkah politik Gerindra ke depannya," tutur Abbas.
Senada dengan Abbas, Mohammad Ichlas El-Qudsi yang juga seorang akademisi dari Universitas Pertamina mengatakan akan lebih baik bila pihak Prabowo untuk berada di luar sistem.
“Dalam politik akan lebih baik jika ada oposisinya. Sebab oposisi itu gunanya untuk mengontrol, kalau semisalnya tidak ada yang mengontrol maka semuanya akan menjadi satu suara dan tidak ada yang mengkritik,” jelas El-Qudsi.
Hingga saat ini, partai-partai pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga belum mengumumkan mengenai arah sikap mereka dalam pemerintahan, entah sebagai oposisi ataupun koalisi.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019