Jakarta (ANTARA) - Pada hari Jumat (25/9) lalu, anak-anak muda di berbagai belahan dunia melakukan aksi yang mendesak tindakan darurat untuk menghentikan bencana perubahan iklim, di bawah gerakan yang diinisiasi aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg.
Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia selama beberapa bulan terakhir tidak membuat semangat generasi muda untuk mendesak para pemangku kepentingan mengambil tindakan melawan krisis iklim menjadi surut.
Sebagaimana diberitakan Reuters, aksi unjuk rasa, baik secara online maupun secara langsung berlangsung di lebih dari 3.100 lokasi di dunia, dengan fokus pada solidaritas dengan “orang dan wilayah yang paling terkena dampak” komunitas yang telah berkontribusi sedikit terhadap emisi gas rumah kaca dunia, tetapi yang berada di garis depan ancaman iklim yang menghancurkan.
Tak terkecuali di Indonesia, para generasi muda bangsa turut berpartisipasi dalam gerakan #FridaysForFuture yang diinisiasi Thunberg.
Anak-anak muda dari berbagai organisasi kemasyarakatan, yang menaruh perhatian pada isu lingkungan di Indonesia, khususnya perubahan iklim, ikut menggelar sejumlah kegiatan secara daring untuk mendukung aksi Jeda Untuk Iklim Global.
Salah satu acara daring yang digelar pada Jumat pagi itu adalah pengeluaran hasil survei persepsi anak muda terhadap krisis iklim yang digelar oleh Yayasan Indonesia CERAH.
Khawatir
Dalam hasil survei yang digelar oleh Yayasan Cerah Indonesia, sebuah organisasi kemasyarakatan terkait kebijakan transisi energi Indonesia, bersama Change.org, disebut bahwa mayoritas generasi muda Indonesia merasakan kekhawatiran atas krisis iklim, dengan 89 persen dari 8.374 responden menyatakan hal tersebut sebagai salah satu tantangan terbesar generasi ini.
Menurut Direktur Yayasan Indonesia Cerah Adhityani Putri, angka tersebut merefleksikan tingkat kekhawatiran di kalangan generasi muda dan merupakan angka yang dapat dibilang cukup menggembirakan karena berarti anak-anak muda menyadari krisis iklim yang terjadi.
“Hanya 0,6 persen dari mereka yang tidak khawatir dengan dampak-dampak krisis iklim dan satu persen yang tidak tahu atau mungkin tidak percaya,” katanya.
Di antara hasil survey tersebut, tercatat pula bahwa generasi muda melihat komitmen para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pihak swasta masih kurang dalam penanganan krisis iklim, dengan 63 persen menganggap kinerja pemerintah masih menjadi hambatan terbesar dalam upaya penanganan krisis iklim.
Sementara itu, 24 persen menyebut kecilnya kesadaran publik dan 13 persen menyebut kapasitas ekonomi yang tidak memadai sebagai hambatan.
Adhityani pun melihat bahwa perlu ada perbaikan komunikasi yang masih harus dilakukan oleh pemerintah terkait apa yang dilakukan dalam upaya penanganan krisis iklim.
Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa krisis iklim harus ditangani langsung oleh kewenangan setingkat Menteri (37 persen) dan Presiden (23 persen).
“Sepertinya ada keinginan dari anak-anak muda ini untuk melihat krisis iklim mewarnai agenda politik di tingkat yang lebih tinggi,” kata Adhityani.
Komitmen
Indonesia sendiri telah menyatakan komitmennya dalam memastikan keberlanjutan lingkungan, termasuk di level internasional, salah satunya pada pembukaan Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim PBB (COP 21 UNFCCC) di mana Presiden RI menyampaikan dukungan atas kesuksesan kesepakatan Paris.
“Bagi Indonesia, Kesepakatan Paris telah mengakomodasi dorongan Indonesia untuk terciptanya pengaturan global yang mencerminkan keseimbangan, dan keadilan. Pelaksanaan kewajiban negara berkembang disesuaikan dengan kemampuan nasional dan adanya dukungan, terutama pendanaan,” demikian dikatakan Kementerian Luar Negeri RI terkait pandangan Indonesia terhadap Kesepakatan Paris, dalam laman resmi Kemenlu.
Indonesia juga telah menyatakan komitmen, pada tahun 2009 lalu, untuk penurunan emisi secara sukarela sebesar 26 persen di bawah tingkat business as usual, dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional pada 2020. Pada tahun 2015, Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dengan target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional.
“INDC Indonesia meliputi sektor energi, industri, pertanian, tata guna dan alih guna lahan serta kehutanan,” demikian Kemenlu RI.
Pada tahun 2019 lalu, Kementerian LHK pun mengatakan bahwa visi Indonesia 2045, dokumen Komitmen Kontribusi Nasional (NDC) dan kebijakan rendah emisi lain menjadi modal Indonesia dalam merancang strategi jangka panjang implementasi Kesepakatan Paris.
Badan Pembangunan Nasional pun telah menyusun inisiatif pembangunan rendah karbon dalam Visi Indonesia 2045, yang dikaitkan dengan 100 tahun Indonesia.
Di tingkat kawasan, Indonesia juga merupakan peserta ASEAN Agreement on Transboundary Haze yang berujuan mengatasi kebakaran hutan melalui kerja sama internasional, dengan pihak Indonesia yang mengatakan akan melakukan penegakan hukum, penguatan tata kelola hutan, serta restorasi ekosistem agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi.
Kepala negara juga telah berkoordinasi dengan pimpinan sejumlah negara lain dalam kesempatan-kesempatan berbeda untuk mendorong berbagai upaya terkait keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk dalam pengembangan energi bersih serta perlindungan dan restorasi hutan.
Pemerintah Indonesia menunjukkan kesadaran akan perubahan iklim sebagai masalah global yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik di level nasional maupun internasional, untuk ditangani, termasuk di dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 pada tahun 2020, di mana Indonesia akan turut berpartisipasi dalam gelaran United Nations Summit on Biodiversity pada 30 September, diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Menurut laman resmi PBB, pertemuan tinggi itu akan menyorot krisis yang dihadapi peradaban manusia dari degradasi keragaman hayati dan kepentingan mendesak untuk mempercepat aksi terhadap keragaman hayati demi memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Komunikasi
Meski partisipasi dan komitmen Indonesia telah banyak terlihat di berbagai kesempatan, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugadirman meyakini bahwa pembahasan perubahan iklim perlu dikemas dalam cara yang sederhana agar dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.
“Perubahan iklim juga harus kita kenalkan lebih banyak lagi, menyebarluaskan (agar) jadi sebuah tindakan konkret,” ujarnya.
Sifat isu perubahan iklim yang kompleks dapat membuatnya sulit dipahami dan menurut Ruandha, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar masyarakat umum mengetahui dan memahami dampak dari perubahan iklim.
Terutama bagi generasi muda, dia menjelaskan bahwa KLHK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merancang untuk memasukkan kurikulum terkait perubahan iklim ke dalam mata pelajaran anak-anak, dengan diselipkan di mata pelajaran yang sudah ada sebelumnya.
Sinergi antara lembaga-lembaga pemerintah mungkin dapat menjawab keresahan sebagian generasi muda yang merasakan kekhawatiran terhadap krisis iklim.
Komunikasi yang lebih baik, tak hanya terkait krisis iklim itu sendiri, namun juga tentang upaya yang dilakukan pemerintah baik dalam skala nasional dan internasional masih tampak diperlukan, agar kesadaran dan pemahaman dapat terus ditingkatkan terutama bagi generasi muda.
Dengan demikian, masyarakat pun akan dapat mengambil bagian dan peran masing-masing dalam memerangi krisis iklim yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan di Tanah Air.
