Lampaui target, realisasi keuangan Aceh capai Rp3,55 triliun hingga Mei 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh melaporkan bahwa untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 telah mencapai Rp3,55 triliun atau 30,65 persen, dan sudah melampaui target hingga akhir Mei 2026 sebesar 29,23 persen.

"Capaian realisasi keuangan APBA hingga Mei 2026 menunjukkan kinerja positif," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir dalam keterangannya, di Banda Aceh, Jumat.

Nasir menjelaskan, adapun realisasi keuangan pemerintah Aceh hingga 26 Mei telah mencapai 30,65 persen atau Rp3,55 triliun dari total APBA 2026 sebesar Rp11,6 triliun.

"Capaian ini melampaui target akhir Mei sebesar 29,23 persen, dengan deviasi positif 1,42 persen," ujarnya.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang realisasinya berada di bawah target, sehingga perlu segera dilakukan percepatan, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun administrasi.

Adapun SKPA yang paling rendah realisasinya yakni Dinas Dayah Aceh dari pagu Rp388 miliar, baru terserap 13 persen dari target 50,98 hingga akhir Mei 2026.

Baca: Serapan APBA hingga April 2026 mencapai Rp2,7 triliun

Kemudian, Badan Reintegrasi Aceh dari pagu Rp82,65 miliar baru terealisasi 36,84 persen dari target Mei 73,11 persen, dan Baitul Mal Aceh dengan pagu Rp261 miliar, baru menyerap 19,08 persen dari target 51,68 persen.

Karena itu, ia meminta kepada seluruh SKPA untuk terus mempercepat pelaksanaan program dan realisasi anggaran agar target pembangunan 2026 dapat tercapai sesuai perencanaan.

Dalam kesempatan ini, M Nasir juga menegaskan bahwa untuk target realisasi keuangan hingga akhir Juni 2026 kedepan telah ditetapkan sebesar 38,31 persen.

Mengejar target tersebut, maka diperlukan penguatan koordinasi dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran, terutama pada perangkat daerah dengan deviasi tinggi.

Ia kembali mengingatkan seluruh jajaran SKPA untuk meningkatkan kinerja positif sehingga target pembangunan dan pelayanan publik 2026 tercapai secara tepat waktu, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Percepatan realisasi anggaran penting agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal sesuai target,” demikian M Nasir.

Baca: KPK minta pemerintah di Aceh percepat serapan anggaran bencana