Banda Aceh (ANTARA) - Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar meminta semua tokoh lintas organisasi dan partai di tanah rencong untuk bersama-sama berpikir bagaimana memajukan Aceh, terutama pada sektor ekonomi.
"Kita harus berpikir bagaimana membangun Aceh karena Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar," kata Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar, di Banda Aceh, Senin.
Hal itu disampaikan Wali Nanggroe Aceh yang juga sebagai Ketua Tuha Peut Partai Aceh saat menutup musyawarah besar (mubes) ke III Partai Aceh, di Banda Aceh.
Baca juga: Kata Wali Nanggroe, Hutan Aceh alami pengundulan 10 ribu hektare per tahun
Tgk Malik mengatakan, banyak tokoh dan masyarakat Aceh yang bergabung dengan partai politik nasional (parnas) maupun juga lokal, tetapi semua itu harus dijadikan sebagai kendaraan saja untuk menjemput kemajuan daerah.
"Parnas atau lokal bagi saya itu hanya kendaraan saja.Tetapi yang paling kita ini adalah orang Aceh, maka harus bekerja untuk Aceh, itu yang saya perlukan," ujarnya.
Tgk Malik menyampaikan, akibat dari perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah RI, Aceh mendapatkan bantuan keuangan yang besar yakni dana otonomi khusus (otsus) sejak 2008 lalu.
Uang tersebut, diberikan sebagai salah satu solusi untuk memulihkan Aceh pasca konflik, sehingga Aceh bisa lebih bangkit, maju dan dapat meningkatkan ekonomi nya.
"Tapi kemana uang itu, kenapa Aceh masih menjadi daerah termiskin, maka kita harus koreksi kelemahan dan kelalaian kita. Ada administrasi yang tidak betul untuk meningkatkan ekonomi Aceh," kata Tgk Malik.
Baca juga: Ini pernyataan Wali Nanggroe terkait pengelolaan hutan Aceh
Tgk Malik menegaskan, pada hakikatnya orang Aceh merupakan keturunan yang pintar, hanya saja selama ini salah cara memegang daerah.
Aceh, lanjut Tgk Malik, juga memiliki punya potensi ekonomi yang cukup besar baik itu dari sumber daya laut maupun di darat. Namun, harus dikelola secara baik, jika itu berhasil maka Aceh bisa melebihi negara maju seperti Singapura.
"Pemerintah RI sudah memberikan semua, kalau betul-betul dikelola dalam sepuluh tahun saja kita bisa lebih maju dari daerah lain, dan dalam 30 tahun bisa seperti Malaysia dan Singapura. Saya ingin melihat Aceh ini maju," demikian mantan Perdana Menteri GAM itu.
Baca juga: Wali Nanggroe terima aduan ribuan data kasus pelanggaran HAM dari KKR Aceh
