Banda Aceh (ANTARA) - Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyatakan sinergi perencanaan pembangunan daerah/kabupaten dengan gampong/desa merupakan salah satu bagian untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah setempat.
"Pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah tapi sudah menjadi tugas bersama termasuk pemerintahan gampong serta badan usaha milik negara dan swasta," kata Muhammad Iswanto di Jantho, Kamis.
Pernyataan itu di sampaikan dalam pidato tertulis dibacakan Asisten II Setdakab aceh Besar M Ali di sela-sela rapat koordinasi monitoring, evaluasi, verifikasi dan validasi pemutakhiran data Percepatan Pensasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) di Jantho.
Ia menjelaskan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Aceh Besar khususnya, Pemerintah daerah juga memasukkan berbagai program prioritas pembangunan daerah dan ikut melibatkan peran aktif berbagai badan usaha milik daerah dan swasta lainnya yang ada dalam daerah itu.
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati menyebutkan hingga tahun 2023 tingkat kemiskinan ekstrem di daerah itu masih berada pada 2,75 persen, sehingga perlu upaya lebih lanjut dan lebih kuat untuk berusaha menghapus kemiskinan ekstrem tersebut menjadi 0 persen.
“Lewat kerja keras dan saling bersinergi, kita yakin bahwa upaya itu dapat kita lakukan seiring dengan pertumbuhan ekonomi saat ini yang terus membaik," katanya.
Kepala Bappeda juga berharap ke depan harus diupayakan penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan tepat guna serta bersifat pemberdayaan dan tidak lagi bersifat bantuan langsung.
"Kita akan mendorong Peraturan Bupati terkait penggunaan dana desa untuk pemberdayaan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sesuai dengan potensi daerah masing-masing," katanya.
