Pemerintah Aceh menyebut tiga kabupaten di provinsi paling barat Indonesia itu masih terbebas dari penularan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sehingga diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, Rabu, mengatakan Pemerintah Aceh sangat bersyukur lantaran masih terdapat tiga kabupaten yang dinyatakan bersih atau tidak ditemukan kasus PMK, meliputi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Simeulue.
“Mudah-mudahan tidak ada kasus yang ditemukan di kemudian hari pada ketiga daerah tersebut,” kata Taqwallah saat Rapat Koordinasi Penanganan PMK bersama BNPB di Banda Aceh.
Hingga saat ini, kata Ketua Satgas Penanganan PMK Aceh itu, sebanyak ada 45.119 hewan ternak di Aceh yang terdeteksi terjangkit PMK, di antaranya 59 ekor sudah dilakukan pemotongan paksa, 275 ekor mati, 5.103 masih dalam kondisi sakit dan 39.682 dinyatakan telah sembuh.
Pemerintah telah menempuh berbagai langkah dan upaya dalam pengendalian dan penanganan PMK, mulai dari koordinasi hingga aksi bersama semua pemerintah di 23 kabupaten/kota di provinsi berjulukan Tanah Rencong itu.
Kata Taqwallah, ada sembilan daerah yang sudah menuntaskan realisasi vaksinasi PMK bagi hewan ternak di daerahnya, seperti Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
Sedangkan 11 daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian vaksinasi PMK, seperti Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Barat, Bireuen, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Banda Aceh, Pidie, Langsa, dan Sabang.
Untuk vaksinasi PMK, kata dia, kendala yang didapati di lapangan lantaran masih banyak hewan ternak sapi atau kerbau yang dipelihara masyarakat dengan cara melepas liar atau tidak memasukkan ke kandang sehingga proses vaksin sedikit terhambat, kemudian tenaga vaksinator juga sangat minim.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa sama seperti COVID-19, wabah PMK juga harus diwaspadai dan menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar penyebaran virus tidak semakin luas.
Kepala Letjen TNI Suharyanto mengatakan agar Aceh lebih meningkatkan penerapan biosekuriti sebagai upaya pertahanan pertama penanganan penyebaran PMK.
Pelaksanaan biosekuriti harus lebih ditingkatkan karena menjadi kunci dalam penanganan PMK sebelum adanya testing dan vaksinasi yang masif.
“Vaksinasi dilakukan di daerah merah, prioritas di situ, kalau masih hijau tidak dikasih vaksinasi. Simeulue kalau bisa jangan vaksin, kecuali kalau sudah jebol (ada kasus), baru vaksin hewan-hewan yang sehat,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, Rabu, mengatakan Pemerintah Aceh sangat bersyukur lantaran masih terdapat tiga kabupaten yang dinyatakan bersih atau tidak ditemukan kasus PMK, meliputi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Simeulue.
“Mudah-mudahan tidak ada kasus yang ditemukan di kemudian hari pada ketiga daerah tersebut,” kata Taqwallah saat Rapat Koordinasi Penanganan PMK bersama BNPB di Banda Aceh.
Hingga saat ini, kata Ketua Satgas Penanganan PMK Aceh itu, sebanyak ada 45.119 hewan ternak di Aceh yang terdeteksi terjangkit PMK, di antaranya 59 ekor sudah dilakukan pemotongan paksa, 275 ekor mati, 5.103 masih dalam kondisi sakit dan 39.682 dinyatakan telah sembuh.
Pemerintah telah menempuh berbagai langkah dan upaya dalam pengendalian dan penanganan PMK, mulai dari koordinasi hingga aksi bersama semua pemerintah di 23 kabupaten/kota di provinsi berjulukan Tanah Rencong itu.
Kata Taqwallah, ada sembilan daerah yang sudah menuntaskan realisasi vaksinasi PMK bagi hewan ternak di daerahnya, seperti Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
Sedangkan 11 daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian vaksinasi PMK, seperti Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Barat, Bireuen, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Banda Aceh, Pidie, Langsa, dan Sabang.
Untuk vaksinasi PMK, kata dia, kendala yang didapati di lapangan lantaran masih banyak hewan ternak sapi atau kerbau yang dipelihara masyarakat dengan cara melepas liar atau tidak memasukkan ke kandang sehingga proses vaksin sedikit terhambat, kemudian tenaga vaksinator juga sangat minim.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa sama seperti COVID-19, wabah PMK juga harus diwaspadai dan menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar penyebaran virus tidak semakin luas.
Kepala Letjen TNI Suharyanto mengatakan agar Aceh lebih meningkatkan penerapan biosekuriti sebagai upaya pertahanan pertama penanganan penyebaran PMK.
Pelaksanaan biosekuriti harus lebih ditingkatkan karena menjadi kunci dalam penanganan PMK sebelum adanya testing dan vaksinasi yang masif.
“Vaksinasi dilakukan di daerah merah, prioritas di situ, kalau masih hijau tidak dikasih vaksinasi. Simeulue kalau bisa jangan vaksin, kecuali kalau sudah jebol (ada kasus), baru vaksin hewan-hewan yang sehat,” katanya.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022