Banda Aceh (ANTARA) - Dalam ilmu ekonomi sering dibahas mengenai istilah time lag atau dapat disebut dengan jeda waktu. Time lag sering terjadi pada proses pengimpelementasian kebijakan.
Ketika suatu kebijakan telah dirumuskan, tantangan terbesar selanjutnya adalah mengenai proses transmisi kebijakan tersebut. Seringkali proses transmisi kebijakan berjalan lambat. Hal ini akan mempengaruhi tujuan awal dari pembuatan kebijakan.
Proses implementasi kebijakan yang terlalu lama akan memunculkan distorsi-distorsi/gangguan-gangguan dalam mencapai tujuan awal dari pembentukan kebijakan. Untuk itu,para pemangku kebijakan perlu membuat strategi pembuatan kebijakan yang terdiri dari proses perumusan kebijakan dan strategi mengimplementasikan kebijakan.
Ada tiga dimensi penting yang perlu dilihat agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama pertama adalah regulasi itu sendiri, yang kedua sumber daya manusianya, dan yang ketiga adalah infrastruktur pendukung kebijakan. Selanjutnya, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah diantara tiga dimensi di tersebut manakah dimensi yang harus diprioritaskan agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik? Apakah SDM? Apakah Infratsruktur? AtaukahRegulasi?. Untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mudah. Mari kita lihat lebih dalam mengenai ketiga dimensi di atas.
Dimensi sumber daya manusia
The law of number adalah suatu konsep yang menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat secara umum dalam membentuk nilai-nilai moral. Terdapat istilah ‘Salah Tapi Lumrah’ dan ‘Benar Tapi Salah Kaprah’. Artinya bahwa penting untuk mengembangkan sumber daya manusia dan membangun persepsi masyarakat. Hal ini akan menjadi salah satu Salah langkah dalam mengkomunikasikan kebijakan akan menambah kepercayaan publik.
Baik pertama kita telisik mengenai faktor sumber daya manusia. Ketika Sumber Daya Manusia sudah baik dan telah dipersiapkan untuk menggunakan dan memanfaatkan infrastruktur atau teknologi serta sarana dan prasarana telah dibangun, maka proses mengimplementasikan kebijakan akan dapat berjalan dengan baik. Namun sayangnya, seringkali ditemui situasi dimana sumber daya manusianya belum siap untuk menerapkan suatu regulasi baru. Penolakan dari masyarakat adalah kunci kegagalan dari adanya penetapan kebijakan baru. Di sinilah seni untuk memahami karakteristik masyarakat perlu diperhatikan.
Pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar penolakan dari masyarakat akan kebijakan baru dapat diminimalisir. Harapan ke depan dari pengembangan sumber daya manusia adalah masyarakat akan mampu mengikuti perkembangan dan perubahan dunia dengan bijak dan mampu beradaptasi dengan -cara-cara baru dengan regulasi yang baru. Dan pada akhirnya lag antara kebijakan baru dan proses mengimplementasikannya tidak lama.
Dimensi Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan keniscayaan yang harus dilakukan guna mempercepat konvergensi pembangunan serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan.
Selanjutnya kita telisik dari dimensi infrastruktur. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang dibangun guna menunjang akselerasi/percepatan pembangunan. Pembangunan infrastruktur akan memberikan banyak efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur akan berperan dalam mengurangi time lag proses mengimplementasian kebijakan karena dengan infrastruktur pendukung yang bagus maka kendala-kendala yang muncul akibat sarana-prasarana yang kurang memadai dapat diminimalisir.
Dimensi Regulasi
Kebijakan yang memiliki prinsip Pro-Inovation penting dilakukan karena dunia saat bergerak sangat dinamis dan cepat. Maka sebagai regulator harus cepat dan tanggap. Regulator harus memiliki pandangan visioner dan membuka ruang bagi tumbuhnya inovasi.
Tujuan dari pembuatan regulasi adalah untuk mengatur berjalannya kegiatan masyarakat. Serangkaian regulasi yang dibuat untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat (welfare). Peraturan demi peraturan akan berguna sebagai payung hukum dan fondasi dari legalitas suatu kegiatan. Regulasi ini penting dalam menentukan arah perkembangan dan pengembangan kapabilitas di suatu negara.
Dalam realitanya seringkali arah tujuan dari dibentuknya kebijakan tidak berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana regulasi yang baik itu harus diterapkan?. Pertama, dengan banyak regulasi yang ada seharusnya tidak saling tumpang tindih. Antar lembaga/institusi yang mengeluarkan peraturan harus mengacu pada satu pemahaman sehingga tidak semakin rumit. Kerumitan kebijakan akan mengganggu pemahaman masyarakat tentang suatu kebijakan. Jadi untuk mengurangi time lag dalam penerapan kebijakan, perlu proses pemahaman yang mudah dari masyarakat dari kebijakan yang dibuat.
