Banda Aceh (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat inklusi jasa keuangan di Provinsi Aceh berada pada angka 88,3 persen pada tahun 2022 atau lebih tinggi dari nasional berada pada angka 83,5 persen pada tahun yang sama.
“Artinya, masyarakat di Provinsi Aceh telah memanfaatkan layanan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhannya dan usaha dengan menggunakan berbagai produk yang ada pada industri jasa keuangan,” kata Kepala OJK Provinsi Aceh, Yusri di Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan semakin tingginya literasi atau pemahaman masyarakat terhadap industri keuangan maka akan semakin tinggi juga terhadap penggunaan berbagai produk yang dimiliki tawarkan oleh perbankan.
Inklusi keuangan adalah akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya yang dalam hal ini berupa transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Yusri juga menyebutkan pada inklusi keuangan di Provinsi Aceh juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni dari tahun 2019 berada pada angka 86 persen menjadi 88,3 persen pada tahun 2022.
Ia mengatakan untuk meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan di Aceh, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kerja TPAKD Tahun 2022 dan Pembahasan Rencana Program Kerja TPAKD Tahun 2023, pihaknya juga pihaknya mengusulkan empat program yang dapat di implementasikan di Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Aceh yakni optimalisasi produk dan layanan keuangan dengan meningkatkan tabungan pelajar dan meningkatkan investor muda di pasar modal serta penyaluran pembiayaan melalui K/PMR.
Kemudian penguatan Infrastruktur Keuangan seperti Pembentukan LKMS di Kabupaten/Kota, pembentukan dan pengembangan desa wisata di Provinsi Aceh, Pembentukan Galeri Investasi Desa, asistensi dan pendampingan seperti Training Of Trainer Kepada Dosen, pendampingan UMKM melalui bussiness matching serta meningkatkan Literasi Keuangan seperti melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi “Gerakan Keuangan Syariah” Dalam Rangka Mendukung Program Tematik 2023 yaitu Keuangan Syariah.
