Pemkab Nagan Raya catat kenaikan angka pembangunan gender di 2023

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh mencatat adanya kenaikan angka indeks pembangunan gender (IPG) pada tahun 2023 lalu mencapai di angka 91,02 poin, di banding pada tahun 2022 lalu di angka 90,83 poin.

“Peningkatan indeks pembangunan gender di Nagan Raya terus meningkat selama empat tahun belakangan ini,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Rahmatullah di Suka Makmue, Jumat.

Menurutnya, pada tahun 2020 IPG di Kabupaten Nagan Raya berada di angka 90,31 dan pada tahun 2021 berada di angka 90,37 poin.

Seperti diketahui, indeks pembangunan gender atau IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara indeks pembangunan manusia (IPM) Perempuan dengan IPM Laki-laki. 

Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010.

Selain itu, kata Rahmatullah, Kabupaten Nagan Raya juga telah memperoleh penghargaan Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama untuk pertama kalinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

“Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran kepala daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG),” ujarnya.

Rahmat menambahkan bahwa pada tahun 2023 yang lalu, Pemkab Nagan Raya juga mendapatkan dana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE) dari Pemerintah Aceh. 

"Hal ini merupakan bentuk bantuan keuangan bersifat khusus untuk kabupaten yang dapat memenuhi 8 indikator kinerja daerah salah satunya adalah pelaksanaan PUG," jelas Rahmatullah. 

Sebelumnya Kepala Bidang Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan (PSDMK) Bappeda Nagan Raya, Aceh,  Muhammad Ar'rafi mengatakan diperlukan penguatan kapasitas tim koordinasi, dan penguatan kapasitas para pemangku kepentingan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Nagan Raya.

Hal ini sebagai upaya untuk mellakukan implementasi dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Baca juga: KIP Nagan Raya sosialisasi penyusunan visi misi kepada parpol