Banda Aceh (ANTARA) - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta pemerintah daerah atau posko utama untuk mengatur secara baik penyalur bantuan kepada masyarakat terdampak bencana agar tak tumpang tindih, atau bahkan ada yang 'nebeng' mencari dapat popularitas lewat pendistribusian bantuan.
"Minimal ada proses korelasi agar tidak terjadi tumpang tindih, dan tidak ada kesan bahwa ada pihak yang "nebeng" bantuan untuk mencari nama," kata Koordinator MaTA, Alfian, di Banda Aceh, Rabu.
Alfian menyampaikan, pemerintah atau posko utama di daerah harus mampu mengidentifikasi daerah-daerah mana yang sudah tersalurkan bantuan, serta siapa yang menyalurkannya. Langkah ini penting untuk mencegah adanya pihak yang mencari nama.
"Kita berharap posko kabupaten, misalnya Pemkab dari Aceh Utara, harus jelas mengontrol siapa saja yang memberi bantuan di daerahnya. Sehingga memudahkan proses distribusi," ujarnya.
Baca: Bupati minta Mensos kirim logistik untuk korban banjir Aceh Tamiang
Langkah ini juga penting untuk mencegah agar jangan sampai menimbulkan kesan bahwa di satu titik mendapatkan bantuan, dan tempat lainnya belum menerima.
Ia menuturkan, siapapun memiliki hak dan kewenangan memberikan bantuan, tetapi perlu diantisipasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Maka, proses koordinasi posko di daerah, terutama di level Pemkab harus benar-benar terkoordinasi dengan baik.
"Minimal, siapapun yang memberikan bantuan ke daerah itu harus melapor bantuan dari mana, sehingga jelas. Yang memberi juga harus melakukan distribusi bantuan secara jelas melalui posko utama yang sudah dibentuk," katanya.
"Saya pikir, upaya-upaya “nebeng” dalam tanda kutip itu harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kalau soal-soal demikian, pemerintah daerah pasti sanggup. Tidak mungkin tidak sanggup menangani hal itu," demikian Alfian.
Baca: Ditpolairud Polda Aceh sediakan perahu karet untuk penyeberangan bantuan banjir Bireuen
