Banda Aceh, 24/11 (Antaraaceh) - Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPRA menolak kenaikan harga BBM karena DPRA merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Desakan tersebut disampaikan belasan aktivis HMI Komisariat FKIP Universitas Syiah Kuala dalam unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa mengusung poster bertuliskan "Presiden harus usut mafia migas" dan sebagainya. Selain itu, pengunjuk rasa juga menggelar teatrikal atau teater jalanan yang menceritakan penderitaan rakyat karena naiknya harga BBM.
Oga Umar Dhani, juru bicara aksi itu mengatakan, demonstrasi tersebut merupakan unjuk rasa lanjutan mendesak Presiden Jokowi segera menurunkan harga BBM.
"Kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu telah membebani rakyat. Karena itu, kami aktivis HMI Komisariat FKIP Universitas Syiah Kuala akan terus menyuarakan agar harga BBM diturunkan," kata dia.
Menurut dia, DPRA selaku lembaga legislatif yang beranggotakan wakil-wakil rakyat harus objektif dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang menaikan harga BBM. Sebab, itu, DPRA harus segera bersikap menolak kenaikan harga BBM tersebut.
"Naiknya harga BBM juga menaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dan ongkos transportasi. Kenaikan harga BBM tidak diimbangi meningkatnya pendapatan rakyat kecil, sehingga rakyat kecil yang mendapat dampak langsung dari naiknya harga bahan bakar minyak tersebut," kata dia.
Oga Umar Dhani menyebutkan, alasan mengalihkan subsidi BBM ke sektor lain memang bagus karena selama ini BBM bersubsidi tersebut lebih banyak dinikmati masyarakat yang berekonomi mampu.
"Tapi, pemerintah lupa bahwa yang merasakan imbas naiknya harga BBM adalah rakyat kecil. Kami juga tidak yakin, pengalihan subsidi BBM ini juga tepat sasaran. Karena itu, kami menuntut harga BBM ini segera diturunkan," kata dia.
Usai menyampaikan aspirasinya di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, massa aktivis HMI tersebut membubarkan diri dengan tertib. Unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat sejumlah polisi.
Pewarta: M Haris SA
