Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menyatakan pemerintah sedang mempersiapkan produksi garam di provinsi itu tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat tetapi juga menyasar sektor industri.
“Pemerintah inginnya garam tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga memenuhi kebutuhan industri karena pemanfaatan garam ini sangat luas," kata Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha DKP Aceh Erwandi di Banda Aceh, Kamis.
Erwandi menyebutkan produksi garam Aceh rata-rata 11 ribu ton setiap tahunnya. Angka tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 9.688 ton per tahun.
Sistem produksi yang dipilih petani garam di Aceh juga masih tradisional yakni dengan cara merebus. Petani belum menggunakan teknologi agar bisa memproduksi garam lebih luas guna menyasar sektor industri.
“Artinya memang kapasitas produksi petani garam saat ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, di luar daripada itu belum ada. Secara kualitas garam Aceh sudah bagus,” katanya.
Sementara itu, lanjut dia, pemerintah pusat mengharapkan Aceh menjadi salah satu daerah dengan capaian produksi garam dalam jumlah besar guna mendukung swasembada garam nasional.
Sebab itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Bantuan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)
Program ini dengan cara memberi bantuan berupa rumah tunnel garam, penataan lahan pendukung rumah tunnel garam, dan sarana prasarana pendukung rumah tunnel.
Rumah tunnel garam merupakan salah satu metode produksi garam yang memanfaatkan teknologi rumah kaca kristalisasi garam, kata dia.
“Dengan adanya program ini, kita pemerintah Aceh dan pusat melakukan perbaikan metode produksi garam yang selama ini dengan sistem merebus ke metode isolator geomembran yang pakai tunnel. Ini metode luar yang kita coba terapkan pada pelaku usaha garam di Aceh,” katanya.
Program produksi garam pakai tunnel geomembran ini sudah berjalan di lapangan sejak 2017, ada yang sudah berjalan, ada juga belum. Karena (tunnel geomembranI ini kan kita adopsi cara orang luar jadi masih perlu penyesuaian di Aceh, katanya lagi.
Ia mengatakan Aceh memiliki potensi besar terhadap produksi garam. Secara angka, pihaknya masih harus melakukan verifikasi secara detail ke lapangan. Hampir seluruh Aceh memiliki wilayah dapat gunakan untuk pengembangan produksi garam.
“Kalau potensi di kawasan Barat Selatan Aceh itu terbatas, yang ada di pesisir Timur Aceh mulai dari Pidie, Pidie Jaya, Bireuen sampai Aceh Utara. Jadi empat daerah ini sudah sentral (produksi garam) kalau daerah lain masih sendiri-sendiri,” katanya.
Menurut Erwandi Pemerintah Aceh sedang mengupayakan pengelolaan potensi garam Aceh secara terpadu, yang menjadikannya dalam sebuah kelompok kerja (Pokja) dengan melibatkan lintas satuan kerja pemerintah Aceh (SKPA).
Artinya pengelolaan garam ini bukan hanya DKP tetapi juga ada Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Balai Riset dan Standarisasi Industri (Baristand), BPOM dan instansi lainnya, kata Erwandi.
“Misalnya untuk meningkatkan produksi itu ada di DKP, sarana prasarana itu di UMKM, untuk kemasan dan pemasaran ada di Disperindag, untuk meningkatkan kapasitas di dinas tenaga kerja. Jadi kita menggarap satu pekerjaan secara berkolaborasi, agar tidak ada tumpang tindih,” katanya.
