Banda Aceh (ANTARA) - Anggota DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengevaluasi isi pertanyaan dalam survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru.
"Kita meminta beberapa variabel dan pertanyaan dalam survei tersebut dapat ditarik dan dilakukan koreksi serta evaluasi secara menyeluruh," kata Illiza Sa’aduddin Djamal dalam keterangannya di Banda Aceh, Senin.
Illiza mengatakan, Kemendikbud RI telah melakukan survei terhadap kepala sekolah dan guru melalui situs surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Namun, setelah dilakukan analisa terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan, survei itu dinilai berpotensi berbenturan dengan kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Survei itu juga memuat pertanyaan yang tidak relevan sebagai assessment nasional. Para guru diharuskan menjawab dengan sangat tidak setuju, tidak setuju, cenderung setuju, dan sangat setuju," ujar Ketua DPP PPP itu.
Kata Illiza, terdapat beberapa pertanyaan yang dirasakan mengganjal dan tidak relevan antara lain, laki-laki lebih perlu meraih pendidikan yang tinggi ketimbang perempuan. Lebih senang mengajar dan membimbing siswa yang berlatar belakang etnis sama dengan pengajar.
Kemudian, dalam penerimaan siswa baru, mereka lebih memilih calon siswa yang memiliki latar belakang suku atau etnis mayoritas, guru dari etnis minoritas harus merasa bersyukur jika bisa mengajar di sekolah negeri.
Dari aspek organisasi, lanjut Illiza, perempuan lebih baik berperan sebagai pendukung seperti wakil atau sekretaris dari pada menjadi ketua. Selanjutnya, cara berpakaian sesuai aturan agama kelompok mayoritas seharusnya diwajibkan bagi warga sekolah, serta beberapa pertanyaan lainnya.
"Kita PPP sangat menyayangkan adanya variabel dan pertanyaan dari survei lingkungan belajar itu, dirasakan bisa menjadi pelunturan atas karakter bangsa yang memiliki spirit Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, perlu dievaluasi menyeluruh," kata Illiza.
Selain itu, Illiza juga meminta Kemendikbud RI tidak memberikan pertanyaan atau polling yang bersifat tendensius kepada kepala sekolah dan guru yang menyangkut isu sensitif SARA melalui survei lingkungan belajar tersebut.
Illiza menyarankan, dalam survei lingkungan belajar tersebut Kemendikbud RI harus memasukkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan Indonesia, serta kesepahaman atas kearifan lokal yang ada, sehingga dapat menciptakan harmoni dalam proses belajar mengajar.
Illiza menambahkan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi kesepahaman dan kesepakatan nasional. Sehingga berbagai pertanyaan dalam survei lingkungan belajar itu tidak boleh mempertentangkan hal tersebut.
"Survei lingkungan belajar juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri kepala sekolah dan guru agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam meningkatkan mutu pembelajaran sekolah," demikian mantan Wali Kota Banda Aceh itu.
