Meulaboh (ANTARA Aceh) - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Rosarita Niken Widiastuti menilai Provinsi Aceh memiliki potensi besar sektor kelautan namun harus didukung pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di dalamnya.
"Pada dasarnya yang diinginkan daerah adalah infrastruktur, namun beberapa daerah kami datangi dalam program blue ocean sedikit kurang menarik, namun pesisir Aceh itu sangat luar biasa sangat tepat bila difasilitasi infrastruktur kelautan," katanya di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Rabu.
Dalam dialog interaktif bersama kepala daerah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya di stasiun RRI Meulaboh disampaikan, Indonesia yang memiliki 75 persen laut dan 25 persenya adalah daratan sementara pembangunan sektor kelautan belum maksimal.
Rosarita menyampaikan, pemanfaatan lebih maksimal akan berpengaruh kepada masyarakat secara ekonomi, namun beberapa daerah menyampaikan kendala dihadapi adalah terbatasnya sarana infrastruktur berteknologi dan modern.
Aceh Bagian barat selatan butuh dermaga atau pelabuhan perikanan besar serta laboratorium maupun pendingin ikan, pengalengan ikan serta armada tangkap lebih maksimal sehingga potensi sumber daya laut dapat tergarap maksimal.
"Masyarakat Aceh sangat menjaga lingkungan laut terbukti sepanjang pantai saya lihat lautnya masih biru dan bersih. RRI sebagai jembatan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat secara pribadi juga akan saya sampaikan kepada Menteri Susi ketika kembali ke Jakarta," imbuhnya.
Sementara itu Wakil Bupati Aceh Barat Rahmad Fitri HD menambahkan, pemerintah daerah membutuhkan tuntunan dari pemerintah pusat terutama adalah memberikan fasilitas yang dapat mendukung pemenfaatan potensi sumber daya laut.
"Konjen Negara Jepang sudah melihat langsung laut kita mereka hanya menginginkan produksi ikan kita benar-benar segar. Kita perlu pemerintah pusat melihat nyata untuk menuntun program di daerah," sebutnya.
Senada juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Nagan Raya T Raja Keumangan, menurut dia program memperkuat poros maritim harus benar-benar dilaksanakan sehingga terwujud kemakmuran nelayan yang masih dikonotasikan rakyat miskin di Indonesia.
"Poros maritim betul-betul jelas konsepnya dipemerintah pusat, namun ki didaerah ini berharap bukan hanya tataran konsep tapi ada realisasinya. Aceh punya potensi besar, ikan-ikan bagus tapi nelayan Thailand masih mencuri ikan kemari," katanya menambahkan.
Mewakili kepala daerah T R Keumangan mengharapkan adanya pelabuhan besar ditempatkan pemerintah pusat di kawasan itu sebagai pelabuhan ekspor impor perikanan, persoalan lokasi penempatan tidak dimasalahkan terpenting adalah pemerintah pusat mendukung pengarapan potensi sumber daya alam di wilayah setempat.
"Pada dasarnya yang diinginkan daerah adalah infrastruktur, namun beberapa daerah kami datangi dalam program blue ocean sedikit kurang menarik, namun pesisir Aceh itu sangat luar biasa sangat tepat bila difasilitasi infrastruktur kelautan," katanya di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Rabu.
Dalam dialog interaktif bersama kepala daerah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya di stasiun RRI Meulaboh disampaikan, Indonesia yang memiliki 75 persen laut dan 25 persenya adalah daratan sementara pembangunan sektor kelautan belum maksimal.
Rosarita menyampaikan, pemanfaatan lebih maksimal akan berpengaruh kepada masyarakat secara ekonomi, namun beberapa daerah menyampaikan kendala dihadapi adalah terbatasnya sarana infrastruktur berteknologi dan modern.
Aceh Bagian barat selatan butuh dermaga atau pelabuhan perikanan besar serta laboratorium maupun pendingin ikan, pengalengan ikan serta armada tangkap lebih maksimal sehingga potensi sumber daya laut dapat tergarap maksimal.
"Masyarakat Aceh sangat menjaga lingkungan laut terbukti sepanjang pantai saya lihat lautnya masih biru dan bersih. RRI sebagai jembatan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat secara pribadi juga akan saya sampaikan kepada Menteri Susi ketika kembali ke Jakarta," imbuhnya.
Sementara itu Wakil Bupati Aceh Barat Rahmad Fitri HD menambahkan, pemerintah daerah membutuhkan tuntunan dari pemerintah pusat terutama adalah memberikan fasilitas yang dapat mendukung pemenfaatan potensi sumber daya laut.
"Konjen Negara Jepang sudah melihat langsung laut kita mereka hanya menginginkan produksi ikan kita benar-benar segar. Kita perlu pemerintah pusat melihat nyata untuk menuntun program di daerah," sebutnya.
Senada juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Nagan Raya T Raja Keumangan, menurut dia program memperkuat poros maritim harus benar-benar dilaksanakan sehingga terwujud kemakmuran nelayan yang masih dikonotasikan rakyat miskin di Indonesia.
"Poros maritim betul-betul jelas konsepnya dipemerintah pusat, namun ki didaerah ini berharap bukan hanya tataran konsep tapi ada realisasinya. Aceh punya potensi besar, ikan-ikan bagus tapi nelayan Thailand masih mencuri ikan kemari," katanya menambahkan.
Mewakili kepala daerah T R Keumangan mengharapkan adanya pelabuhan besar ditempatkan pemerintah pusat di kawasan itu sebagai pelabuhan ekspor impor perikanan, persoalan lokasi penempatan tidak dimasalahkan terpenting adalah pemerintah pusat mendukung pengarapan potensi sumber daya alam di wilayah setempat.
Pewarta: Pewarta : AnwarUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
