Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak 20 pimpinan Group of Twenty (G20) untuk meninjau lahan konservasi mangrove di Bali, saat Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada 2022.
Presiden ingin menunjukkan keseriusan Indonesia dalam merestorasi dan merehabilitasi hutan mangrove untuk mengatasi masalah perubahan iklim.
“Saya kira komitmen itu yang akan kita tunjukkan secara konkret secara real di lapangan. Nanti 20 kepala negara akan kita ajak semuanya ke sini,” kata Presiden Jokowi usai peninjauan Mangrove Conservation Forest, Bali, sebagaimana ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis.
Presiden Jokowi menekankan Indonesia akan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
“Ini akan menunjukkan keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi hutan gambut, merestorasi lahan kritis di negara kita,” kata Presiden.
Hutan mangrove dikenal sebagai kawasan yang berperan dalam menyerap dan menyimpan emisi karbon sehingga dapat menekan tingkat pemanasan global.
Selain meninjau kawasan konservasi mangrove, Presiden pada Kamis ini juga akan meninjau infrastruktur jalan, pedestrian, jembatan, dan sejumlah lokasi di kawasan Nusa Dua, Bali, yang menunjang penyelenggaraan KTT G20. Presiden ingin meninjau langsung lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh para pimpinan G20 saat KTT G20 2022.
G20 merupakan forum global yang terdiri dari 19 negara dan satu Uni Eropa (UE). Mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Indonesia akan memegang Presidensi G20, forum yang menyumbang 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan 75 persen ekspor dunia.
Saat KTT G20 di Roma, Italia, 30-31 Oktober 2021 lalu, Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki lebih dari 20 persen total area mangrove dunia yakni 3,3 juta hektare, yang merupakan terbesar di dunia.
Adapun yang turut serta dalam peninjauan Kamis ini, antara lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan jajaran pejabat terkait lainnya.
