Langsa (ANTARA Aceh) - Direktur Law Firm Acheh Legal Consult Muslim A Gani menyatakan kurun waktu 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah dinilai belum optimal dalam penegakkan supremsi hukum.
"70 tahun merdeka tapi supremasi hukum masih belum maksimal. Pemerintah harus prioritaskan penegakkan hukum di daerah," ungkap Muslim di Langsa, Kamis.
Menurutnya, supremasi hukum di daerah selama ini luput dari perhatian pemerintah, masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum, rakyat pesimis seakan tidak ada lagi tempat untuk mencari keadilan.
Dalam pandangannya, reformasi hukum harus dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Demikian pula tingkat pengawasan harus lebih diperketat sehingga tidak ada lagi suara sumbang terhadap aparat penegak hukum.
"Jaksa, hakim bahkan advokat juga harus diawasi lebih ketat lagi. Sehingga adagium ada uang baru menang jangan ada lagi," harapnya.
Sejatinya, lanjut praktisi hukum ini, pemerintah dapat mengambil sikap agar penegakkan supremasi hukum bisa diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
Muslim berharap ada tindakan tegas terhadap oknum penegakkan hukum apakah polisi, hakim dan jaksa yang nakal.
"Sanksi tegas bila perlu sampai pemecatan agar mereka benar-benar dapat dijadikan sandaran masyarakat dalam mencari keadilan," pungkasnya.
"70 tahun merdeka tapi supremasi hukum masih belum maksimal. Pemerintah harus prioritaskan penegakkan hukum di daerah," ungkap Muslim di Langsa, Kamis.
Menurutnya, supremasi hukum di daerah selama ini luput dari perhatian pemerintah, masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum, rakyat pesimis seakan tidak ada lagi tempat untuk mencari keadilan.
Dalam pandangannya, reformasi hukum harus dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Demikian pula tingkat pengawasan harus lebih diperketat sehingga tidak ada lagi suara sumbang terhadap aparat penegak hukum.
"Jaksa, hakim bahkan advokat juga harus diawasi lebih ketat lagi. Sehingga adagium ada uang baru menang jangan ada lagi," harapnya.
Sejatinya, lanjut praktisi hukum ini, pemerintah dapat mengambil sikap agar penegakkan supremasi hukum bisa diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
Muslim berharap ada tindakan tegas terhadap oknum penegakkan hukum apakah polisi, hakim dan jaksa yang nakal.
"Sanksi tegas bila perlu sampai pemecatan agar mereka benar-benar dapat dijadikan sandaran masyarakat dalam mencari keadilan," pungkasnya.
