Banda Aceh (ANTARA) - Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) mendukung Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk memberantas mafia tanah di Indonesia yang sedang digalakkannya saat ini.
"Untuk itu semua pihak perlu berkolaborasi mendukung pemerintah melakukan deteksi dini gerak-gerak para mafia tanah di tengah gempuran yang sedang dilakukan pemerintah," kata Ketua DPP BARA JP Dr M Adli Abdullah, di Banda Aceh, Rabu.
Adli mengatakan, BARA JP berkomitmen mendukung upaya Menteri Sofyan Djalil tersebut guna melanjutkan redistribusi tanah melalui TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).
Menurut Adli, dalam memberantas mafia tanah perlu penguatan dan membangun zona integritas di lingkungan kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia.
Pembangunan zona integritas ini, lanjut Adli, harus dilakukan secara menyeluruh dengan berpedoman pada enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penguatan tata laksana, sistem manajemen SDM, sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita ingatkan pemberantasan mafia tanah perlu kolaborasi kuat antar instansi seperti melibatkan Kapolri hingga Kejaksaan Agung terutama terkait pengaduan masyarakat," ujarnya
Adli menuturkan, salah satu capaian Pemerintah Jokowi adalah karena kemajuan signifikan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Di mana, berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan reforma agraria sebagaimana disebutkan dalam Perpres 86/2018 yang harus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui kerjasama dengan pihak pihak.
Diantaranya, lanjut Adli, pemanfaatan TORA yang difokuskan kepada budidaya komoditi unggulan seperti kelapa sawit, pisang, padi, jagung, dan kelapa yang diharapkan juga dapat berkontribusi menciptakan ketahanan pangan dan energi nasional.
“Dalam pengamatan kami, program redistribusi tanah memiliki dampak signifikan terhadap turunnya angka kemiskinan, untuk itu kerja cerdas yang dapat membawa kesejahteraan rakyat ini perlu dikawal oleh semua stakeholder dari ancaman nyata mafia tanah,” kata Adli.
Adli juga menjelaskan, rekam jejak Sofyan Djalil dalam membantu Presiden selama ini sangat membanggakan. Apalagi, kegiatan redistribusi tanah telah dilaksanakan secara nasional sejak kepemimpinan Sofyan Djalil sampai dengan 2020 mencapai 4.222.043 bidang dengan luas 3.388.351,81 hektare (Ha).
"Sedangkan untuk tahun 2021, kata Adli, sebanyak 486.716 bidang dan sudah diterbitkan sertipikat sebanyak 390.506 bidang atau sebesar 80 persen," demikian Adli Abdullah.
