Jakarta (ANTARA) - East Ventures Digital Competitiveness Index atau EV-DCI 2022, menggambarkan bahwa daya saing digital antarprovinsi di Indonesia kini dinilai semakin merata.
"Internet merata dan meluas akan menciptakan lebih banyak lagi ide bisnis digital. Namun yang perlu dicatat selain daripada akses yang merata adalah inklusi literasi digital," kata Operating Partner East Ventures David Fernando Audy dalam rilis webinar Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2022 di Jakarta, Selasa.
David menjelaskan, laporan East Ventures Digital Competitiveness Index atau EV-DCI 2022 menunjukkan daya saing digital antarprovinsi di Indonesia kini semakin merata.
Skor EV-DCI 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 35,2. Pada 2021 lalu sebesar 32,1 dan dua tahun sebelumnya yaitu 27,9 (2020).
Ia berharap agar peningkatan ini dapat dibarengi dengan upaya pemerintah untuk mengkaji baik undang-undang maupun kebijakan secara terus-menerus, guna menciptakan persaingan yang sehat dalam pengembangan digital.
"Regulasi harus segera menyusul perkembangan yang ada, jangan kelamaan, bisa ketinggalan. Kalau regulasi kelamaan, ketinggalan, yang ada nantinya perkembangan teknologi akan terhambat dan kita akan kalah dengan negara-negara tetangga," ujar David.
Ia mengemukakan bahwa East Ventures mendorong adanya pemerataan akses digital di Indonesia, guna memaksimalkan potensi nilai ekonomi digital yang diperkirakan Google mencapai 146 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Selain itu, ujar dia, akses digital atau internet yang merata akan membuat masyarakat bisa mendapat informasi berguna untuk menambah pengetahuan dan mempelajari banyak keahlian baru.
"Akses internet yang baik dan merata juga bisa menciptakan peluang-peluang bisnis dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia," ucapnya.
Sementara itu, Partner dan NextLevel Leader PwC Indonesia Radju Munusamy menambahkan, peningkatan akses terhadap internet juga perlu dibarengi dengan peningkatan keamanan di sektor digital.
Hal tersebut, menurut Radju, diperlukan mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia adalah terbesar keempat di dunia.
Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan-kebijakan fiskal untuk mendukung teknologi dapat menjadi lebih murah, mengingat saat ini ada cross-border atau perdagangan berbasis elektronik dengan layanan pengiriman tujuan ke luar negeri dan sebaliknya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mengembangkan digitalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat.
"Saat ini aspek yang masih menjadi tantangan yang signifikan yaitu perluasan literasi digital di berbagai komponen masyarakat," kata Amalia dalam webinar "Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pendekatan Digital" yang dipantau di Jakarta, Selasa (22/3).
Ia mengungkapkan bahwa terdapat tantangan lain dari sisi kemampuan dunia usaha untuk menggunakan kemajuan teknologi digital, kapasitas industri digital, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) terampil yang masih minim.
