DPR apresiasi Presiden larang menteri bicara penundaan pemilu

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menciptakan polemik terkait wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Puan menyampaikan apresiasi tersebut usai bertemu Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Menurutnya, kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, maka topik tentang pemulihan ekonomi rakyat menjadi lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik.



Dia mengatakan saat ini rakyat tidak perlu perbincangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, namun rakyat lebih mementingkan bagaimana harga bahan pokok tidak melonjak dan mudah didapatkan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Ketika Pemerintah, melalui para menteri, terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, maka hal itu justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

"Kalau kepercayaan terhadap Pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi. Padahal saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, seperti Pemerintah, aparat negara, swasta, dan seluruh rakyat, untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi COVID-19 yang memukul kita dua tahun ini," ujarnya.

Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menyatukan energi bangsa untuk mengatasi tantangan ekonomi sehingga bisa bersama-sama memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi transisi COVID-19 dengan baik.