Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Anggota DPR Aceh Mariati menilai alokasi anggaran untuk perempuan oleh eksekutif di provinsi ujung barat Indonesia tersebut masih sangat minim.
"Kami menyayangkan masih sangat minimnya anggaran yang dialokasikan untuk perempuan Aceh oleh eksekutif Pemerintah Aceh," ungkap Mariati di Banda Aceh, Selasa.
Menurut dia, dari Rp11 triliun lebih belanja Pemerintah Aceh tahun anggaran 2015, alokasi untuk perempuan tidak sampai lima persen. Idealnya, anggaran untuk perempuan dialokasikan sekitar 25 persen.
Legislatif, kata dia, terus berupaya memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran perempuan. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan sumber daya perempuan.
"Kami yang di legislatif terus berupaya memperjuangkan alokasi anggaran perempuan. Kalau pun anggaran dari eksekutif minim, kami perjuangkan melalui dana aspirasi dewan," ungkap anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh tersebut.
Berbanding terbalik dengan eksekutif, sebut dia, anggota DPR Aceh dengan dana aspirasinya malah mengalokasikan anggaran perempuan berkisar di atas 25 persen.
Selain itu, lanjut dia, program-program yang dibiayai dana aspirasi dewan langsung menyentuh masyarakat, khususnya perempuan. Karena itulah, pihaknya terus memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk perempuan.
"Perempuan itu butuh bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga. Di samping sebagai ibu rumah tangga, perempuan itu butuh usaha sebagai sumber ekonomi keluarga. Inilah yang terus kami perjuangkan," kata Mariati.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simeulue ini menambahkan, selain pemberdayaan ekonomi, kaum perempuan juga membutuhkan prasarana dan sarana kegiatan sosial.
"Karena itu, kami mengajak seluruh anggota legislatif memberikan porsi lebih dana aspirasinya untuk perempuan. Jika perempuan Aceh sejahtera, tentu seluruh rakyat Aceh ikut sejahtera," kata Mariati.
"Kami menyayangkan masih sangat minimnya anggaran yang dialokasikan untuk perempuan Aceh oleh eksekutif Pemerintah Aceh," ungkap Mariati di Banda Aceh, Selasa.
Menurut dia, dari Rp11 triliun lebih belanja Pemerintah Aceh tahun anggaran 2015, alokasi untuk perempuan tidak sampai lima persen. Idealnya, anggaran untuk perempuan dialokasikan sekitar 25 persen.
Legislatif, kata dia, terus berupaya memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran perempuan. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan sumber daya perempuan.
"Kami yang di legislatif terus berupaya memperjuangkan alokasi anggaran perempuan. Kalau pun anggaran dari eksekutif minim, kami perjuangkan melalui dana aspirasi dewan," ungkap anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh tersebut.
Berbanding terbalik dengan eksekutif, sebut dia, anggota DPR Aceh dengan dana aspirasinya malah mengalokasikan anggaran perempuan berkisar di atas 25 persen.
Selain itu, lanjut dia, program-program yang dibiayai dana aspirasi dewan langsung menyentuh masyarakat, khususnya perempuan. Karena itulah, pihaknya terus memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk perempuan.
"Perempuan itu butuh bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga. Di samping sebagai ibu rumah tangga, perempuan itu butuh usaha sebagai sumber ekonomi keluarga. Inilah yang terus kami perjuangkan," kata Mariati.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simeulue ini menambahkan, selain pemberdayaan ekonomi, kaum perempuan juga membutuhkan prasarana dan sarana kegiatan sosial.
"Karena itu, kami mengajak seluruh anggota legislatif memberikan porsi lebih dana aspirasinya untuk perempuan. Jika perempuan Aceh sejahtera, tentu seluruh rakyat Aceh ikut sejahtera," kata Mariati.
