Menteri Luhut dorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri Pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center, Selasa (24/5/2022). (ANTARA/HO Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta pemanfaatan katalog elektronik.

Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri Pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center, Selasa (24/5).

"Per 23 Mei 2022, dari Rencana Umum Pengadaan melalui Penyedia sebesar Rp 586 triliun, telah terealisasi belanja PDN Rp 109,3 triliun. Kami terus mempercepat realisasi belanja PDN sesuai arahan Bapak Presiden," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Luhut juga melaporkan bahwa saat ini pihaknya telah mengkoordinasikan adanya perubahan signifikan dan besar-besaran pada sistem belanja negara, termasuk di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pihaknya mengawal pemangkasan tahapan birokrasi pada sistem katalog elektronik, dari delapan tahap menjadi dua tahap untuk e-Katalog Nasional, dan dari sembilan tahap menjadi dua tahap untuk e-Katalog Lokal.

"Saat ini, jumlah produk yang tayang pada Katalog Elektronik mencapai 340.342 produk dan sesuai arahan Bapak Presiden, akan bisa mencapai 1 juta produk pada akhir 2022," tambahnya.

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan progres pembenahan yang lain yaitu setelah 15 tahun lamanya, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Keuangan akhirnya bisa terintegrasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

"Kami juga terus mengawal penyamaan harmonisasi sistem kodefikasi bersama BPS," jelasnya.

Sembari menunggu harmonisasi kodefikasi tuntas, Luhut mengatakan pihaknya akan mulai menyiapkan konsolidasi belanja negara.

"Konsolidasi belanja membuat penggunaan APBN/APBD lebih efisien, sehingga dananya bisa semakin optimal digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat," pungkas Luhut.