Ini persetujuan Presiden AS untuk Ukraina terkait rudal jarak jauh

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan sudah setuju untuk menyediakan Ukraina sistem roket canggih yang bisa secara tepat menghantam target-target jarak jauh milik Rusia.

Sistem roket tersebut merupakan bagian dari paket persenjataan senilai 700 juta dolar AS (sekitar Rp10,19 triliun), yang diperkirakan akan diumumkan pada Rabu.

Amerika Serikat, kata para pejabat tinggi AS, menyediakan bagi Ukraina sistem roket artileri dengan mobilitas tinggi, yang bisa mengenai target sejauh 80 kilometer secara akurat.

Kesediaan itu, kata mereka, diambil setelah Ukraina memberi "jaminan" bahwa negara tersebut tidak akan menggunakan rudal-rudal itu untuk melancarkan serangan di dalam Rusia.

Dalam kolom opini surat kabar New York Times yang terbit pada Selasa (31/5), Biden mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan diakhiri melalui diplomasi.

Tapi, kata Biden, Amerika Serikat harus menyediakan persenjataan dan amunisi penting untuk memungkinkan Ukraina memiliki posisi tawar terkuat di meja perundingan.

"Karena itu saya memutuskan bahwa kita akan menyediakan bagi Ukraina sistem roket yang lebih canggih beserta persenjataan yang memungkinkan mereka membidik target-target utama secara tepat di medan pertempuran di Ukraina," tulis Biden.

Paket persenjataan tersebut mencakup amunisi, radar penangkal tembakan, sejumlah radar pengintaian udara, tambahan rudal-rudal antitank Javelin, serta persenjataan antibaja, kata para pejabat.

Biden pada Selasa mengatakan kepada para wartawan bahwa "kita tidak akan mengirimkan ke Ukraina sistem roket yang ditembakkan ke Rusia."

Presiden AS itu tampaknya cenderung lebih menekankan persyaratan soal penggunaan sistem persenjataan tertentu.

Biden ingin membantu Ukraina agar bisa membela diri, namun ia selama ini mendapat penentangan terkait penyediaan persenjataan yang bisa digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia.

Sudah ribuan orang tewas di Ukraina dan jutaan lainnya mengungsi sejak Rusia melancarkan invasi ke negara itu pada 24 Februari.

Moskow menyebut aksinya itu sebagai "operasi militer khusus" untuk mengenyahkan pengaruh Nazi di negara tetangganya itu.

Sumber: Reuters