Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) 2022 di Aceh.
Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis, dan Pengkajian Usaha Kemenkop UKM, Aditrisnojuwono, mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan KUMKM 2022 bertujuan memetakan potensi UMKM di Indonesia, termasuk Aceh.
"Kita ingin memetakan potensi UMKM di seluruh Indonesia, peta-peta itu kita harapkan bisa menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan," katanya di Banda Aceh, Rabu.
Ia menjelaskan dengan adanya kegiatan pendataan ini, informasi terkait dengan perkembangan dan potensi UMKM di Aceh dapat diketahui sehingga bisa dijadikan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam rangka memberdayakan pelaku UMKM di Aceh.
"Program kedepannya dari pemerintah akan bergantung kepada perkembangan data ini," katanya.
Selain itu, pemetaan ini juga diperlukan untuk mengetahui hal yang dibutuhkan oleh UMKM di Aceh karena kebutuhan pelaku UMKM berbeda-beda tidak semuanya butuh pendanaan, tetapi ada juga UMKM yang butuh pendampingan, inkubasi, ataupun butuh regulasi.
"Kita akan petakan masing-masing akan kita beri perlakuan sesuai dengan kebutuhannya," katanya.
Kementerian Koperasi dan UKM RI juga tengah merencanakan strategi ke depannya agar para pelaku UMKM dapat memutakhirkan datanya sendiri melalui sebuah aplikasi yang bisa diakses melalui web dan gawai baik android maupun IOS.
"Mudah-mudahan bisa ke depannya," katanya.
Selain itu, ia memohon bantuan dari Pemerintah Aceh untuk membantu Pemerintah Pusat memutkhirkan data UMKM di Aceh melalui sistem. Pemutakhiran tersebut mencakup data tentang penambahan UMKM yang baru ataupun memperbarui data UMKM yang sudah.
Pihaknya berharap pemutakhiran data ini bisa membuat usaha UMKM berkembang sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang kemudian mengarahkan potensi pencari kerja bisa menumbuhkan wirausaha baru agar perekonomian mampu tumbuh dan berkembang.
"Dengan adanya UMKM jika difokuskan pembinaan usaha bisa menjadi besar dan memiliki pendapatan yang memadai, lalu bisa membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja,” katanya.
Direktur Statistik Distribusi BPS, Ifliza, data KUMKM ini penting karena berdasarkan sensus ekonomi 2016 hampir 90 persen lebih bersumber dari KUMKM.
"Makanya, pemerintah itu mempunyai kebijakan pemulihan ekonomi dengan pendataan KUMKM, sedangkan perusahaan besar tidak terlalu," katanya.
Di sisi lain, Kepala Bagian Kelembagaan Dinas Koperasi UKM Aceh, mengatakan bahwa Aceh menempati pendataan tertinggi KUMKM tahun 2022.
Ia menyebutkan dari 236.000 data yang ditargetkan telah dicapai pendataan sebanyak 13.000 data.
"Dari 472 enumoretor dari 7 kabupaten kota di Aceh dan menempati ranking satu," katanya.
