Banda Aceh (ANTARA) - Pengamat ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Rustam Effendi menyarankan Pemerintah Aceh untuk membuat program delegasi dagang dalam negeri sebagai upaya meningkatkan nilai perdagangan produk asli Aceh.
"Menurut saya Aceh juga perlu membuat program delegasi dagang untuk memasarkan produk dari pelaku usaha daerah," kata Rustam Effendi, di Banda Aceh, Rabu.
Pandangan tersebut disampaikan Rustam Effendi setelah melihat kesuksesan program misi dagang dan investasi yang telah dilaksanakan Pemprov Jawa Timur di Aceh.
Rustam melihat, program tersebut perlu diadopsi oleh Pemerintah Aceh dalam bentuk baru seperti delegasi dagang Aceh. Langkah pertama bisa dengan berkunjung ke Jawa Timur.
"Langkah semacam ini perlu Pemerintah Aceh adopsi, mungkin pertama bisa melakukan kilas balik atau kunjungan balasan ke Pemprov Jatim," ujarnya.
Menurut Rustam, program tersebut bisa membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha, apalagi bisa memperkuat hubungan kemitraan dengan provinsi yang memiliki banyak industri seperti Jatim tersebut.
Karena itu, kata Rustam, Pemerintah Aceh perlu segera membuat program delegasi dagang dengan melibatkan dinas terkait seperti DPMPTSP, Disperindag, Koperasi UKM serta para pelaku usaha yang menguasai pasar.
"Jalankan dengan mengajak pelaku usaha seperti Kadin, sekaligus nanti bisa menjual juga potensi Aceh. Bahkan mungkin dengan program seperti ini bisa membawa investor datang ke Aceh," katanya.
Dirinya menyarankan, jika langkah tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, maka bisa melalui anggaran perubahan 2023 mendatang. Bukan hanya ke Jawa Timur saja, tetapi juga roadshow ke provinsi lain di Aceh nusantara ini.
"Tapi harus benar-benar mengembalikan uang yang dikeluarkan itu puluhan kali lipat, jangan sampai tidak bisa bawa pulang apa. Program ini harus menjadi perhatian kita," demikian Rustam Effendi.
