Begini permintaan DPRK agar pemerintah perkuat pengawasan syariat islam di Banda Aceh

Farid menuturkan, Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam (T2PSI) yang sudah dibentuk sejak dua tahun lalu juga tidak dioptimalkan fungsinya. Padahal kehadiran mereka bertujuan untuk mengintegrasikan penegakan syariat islam yang selama ini terkesan kurang komprehensif dan hanya menjadi beban bagi OPD tertentu saja.

"Padahal tujuan awal kami mendorong pembentukan T2PSI untuk memaksimalkan dan mengintegrasikan penegakan syariat. Artinya kewajiban pengawasan syariat Islam bukan hanya tanggung jawab OPD tertentu saja, tapi harus melibatkan lintas sektoral," katanya.

Selain itu, Farid juga meminta agar muhtasib gampong (desa) yang tersebar di 90 gampong se Banda Aceh benar-benar difungsikan, sebab mereka sangat berperan dalam penegakan syariat.

Baca juga: Tiga Pesan Penting untuk Jalani Ramadhan dari Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar

"Mereka harus diberdayakan untuk memantau rumah kos, kafe dan tempat yang terindikasi adanya pelanggaran syariat islam," ujarnya.

Selain itu, Farid juga meminta Dinas Syariat Islam untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi melalui dakwah yang persuasif. Terutama sosialisasi terhadap tempat yang rawan terjadi maksiat serta keramaian lainnya.

"Di samping dakwah persuasif yang dilakukan para da'i DSI, kita juga meminta adanya penempatan petugas dari Satpol PP-WH untuk kawasan atau lokasi yang sudah dipetakan rawan terjadinya maksiat," kata Farid.

Terkait hal itu, Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh Muhammad Rizal menegaskan bahwa pihaknya selama ini telah aktif melakukan patroli dan operasional kegiatan dalam penegakan syariat islam.

"Kami aktif melakukan patroli ke warung kopi, hotel dan tempat yang terindikasi maksiat, termasuk pelaksanaan cambuk masih dilakukan, hanya saja tidak terekspos ke media," demikian M Rizal.

Baca juga: Ketua DPRK Abdya tinjau tanggul rusak akibat banjir