Maka, lanjut dia, untuk memastikan realisasi Dana Desa 2023 sesuai dengan target yakni 99 persen, petugas dari DPMG Aceh turun ke lapangan untuk terus memacu, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dalam pencairan BLT Dana Desa.
“Sekarang staf DPMG ada di daerah untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi bagi yang belum terealisasi sepenuhnya. Seperti Aceh Besar masih ada 404 Gampong belum realisasi BLT,” ujarnya.
Begitu juga daerah lain, seperti Kabupaten Bireuen tercatat tersisa sebanyak 36 desa, Aceh Tamiang 26 desa, Aceh Barat 19 desa, dan puluhan desa lainnya yang tersebar di beberapa daerah. Apalagi, kata dia, informasi dari DJPb Kementerian Keuangan bahwa desa dapat pencairan ke KPPN paling lambat hingga (21/12) mendatang.
“Tim lagi mengidentifikasi penyebab, dan apa yang bisa kita bantu. Kami juga merencanakan ke Aceh Utara. Selain dengan Pemkab, tim juga akan berjumpa langsung dengan kepala desa,” ujarnya.
Ia menambahkan, BLT Dana Desa tahun ini memang diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023.
Total jumlah penerima BLT di seluruh Aceh sebanyak 209.008 keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka setiap bulan menerima, yakni Rp300 ribu per bulan, selama 12 bulan.
“Jadi dari 6.492 desa itu totalnya 209.008 KPM. Distribusi paling banyak di Aceh Utara mencapai 29.514 KPM,” ujarnya.
Baca juga: DPMG Aceh Barat larang bendahara simpan dana desa di rumah, jika hilang wajib diganti
