“Untuk pelatihan tahap kedua ini diikuti sekitar 35 peserta,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat Kurdi kepada wartawan di Meulaboh, Senin.
Pelatihan yang berlangsung selama satu hari tersebut dipusatkan di Aula Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dengan menghadirkan sejumlah pemateri berkompeten dan ahli di bidang konstruksi.
Sebelumnya pada 29 Desember 2023 lalu, Dinas PUPR Aceh Barat bersama Persatuan Insinyur (PII) Kabupaten Aceh Barat juga telah menggelar pelatihan serupa, dipusatkan di sebuah hotel di Meulaboh.
Kurdi mengatakan pelatihan yang dilakukan tersebut sebagai upaya untuk memperoleh tenaga kerja terampil di bidang pembangunan jalan, yang nantinya diharapkan peserta pelatihan yang lulus dapat membantu menyukseskan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
“Karena di PUPR Aceh Barat banyak program pembangunan jalan, untuk pelatihan ini kita memberi pelatihan jasa konstruksi,” kata Kurdi menambahkan.
Ia menjelaskan, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp158 miliar lebih, guna membangun konstruksi jalan dan jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan di daerah tersebut.
Namun besarnya dana yang dikelola oleh dinas tersebut, hingga saat ini belum mampu memenuhi tenaga kerja terampil di bidang pengawasan jasa konstruksi, sehingga pemerintah daerah bersama PII Aceh Barat berkolaborasi dengan UTU Meulaboh, berinisiatif menggelar pelatihan guna mencari tenaga terampil.
Pelatihan ini juga bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh.
Dengan adanya pagu mencapai Rp158 miliar, kata dia, pemerintah daerah membutuhkan sedikitnya 2.021 orang tenaga terampil di bidang jasa konstruksi.
Saat ini, kata Kurdi, jumlah tenaga terampil yang ada di Kabupaten Aceh Barat tercatat sebanyak 470 orang, sehingga saat ini pemerintah daerah memiliki kekurangan tenaga terampil sekitar 1.551 orang.
Kurdi mengatakan pelatihan jasa konstruksi tersebut berfokus pada level jabatan V, VI, VII atau jabatan pelaksana atau pun pengawas.
“Karena selama ini pekerjaannya banyak di jalan, maka di pelatihan di sesi kedua ini kita fokus pada pengawas jalan,” kata Kurdi menambahkan.
Pihaknya juga mengharapkan peran dari lembaga terkait lainnya agar dapat membantu pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga terampil di bidang konstruksi, sehingga diharapkan pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah semakin lancar dengan tersedianya tenaga ahli di bidang pembangunan.
“Dengan tersedianya tenaga konstruksi, maka kualitas konstruksi di Aceh Barat semakin lebih baik dan lebih berkualitas,” demikian Kurdi.
